Bawaslu Kota Madiun, Gelar Pelatihan Saksi Pemilu 2024



foto : Gelaran Acara Pelatihan Saksi di Sun Hotel.

KOTA MADIUN || Bratapos.com – Dalam rangka persiapan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun menggelar pelatihan bagi saksi peserta pemilu, Rabu (7/2/2024). Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari kader partai politik di Sun Hotel Madiun.

Pelatihan ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa perubahan secara substantif terkait perubahan dari pemilu tahun 2019 dengan tahun 2024. Salah satu perubahan yang penting adalah terkait formulir yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

“Disini kami juga mengundang narasumber KPU dari divisi teknis, yang nanti akan menyampaikan beberapa hal. Tentang perbedaan antara pemilu tahun 2019 dan tahun 2024 yang khususnya terkait tentang formulir, dan akan di simulasikan serta ditampilkan bagaimana cara mendokumentasikan,” jelas Ketua Bawaslu Kota Madiun, Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho kepada media bratapos (7/2).

foto : Ketua Bawaslu Kota Madiun, Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho.

Selain itu, Wahyu juga mengingatkan hak saksi seluruh peserta pemilu untuk memberikan surat mandat tertulis kepada saksi yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Surat mandat ini harus ditandatangani oleh pengurus partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kota, DPC atau DPD atau sebutan lainnya, untuk DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, untuk saksi perorangan yaitu DPD, surat mandat harus ditandatangani oleh calon anggota DPD. Sedangkan untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, surat mandat harus ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris DPD.

“Surat mandat ini menjadi hal penting ketika nanti ada temuan – temuan khusus atau pelanggaran dan kejadian khusus yang menimbulkan keberatan. Maka keberatan itu bisa diajukan serta dilaporkan,” tegas Wahyu.

Sementara itu, Purnomo Satriyo Pringgodigdo dari Pringgodigdo Institut yang dihadirkan sebagai narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Madiun. Menurutnya, pemungutan suara dan perhitungan suara tidak hanya butuh kerjasama dari KPU maupun Bawaslu tapi juga dari para saksi.

“Untuk itu para saksi jangan sampai tidak punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu serta bagaimana hak – hak mereka. Setidaknya para saksi punya pengetahuan dan juga bisa memanfaatkan instrumen – instrumen yang menjadi hak mereka. Contohnya proses pendokumentasian kemudian proses mendapatkan salinan atau bahkan melaporkan tindak pelanggaran, bilamana terjadi salah di lapangan,” pungkas Purnomo.

Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan bagian dari program Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas saksi peserta pemilu dalam mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara yang jujur dan adil.

Pewarta : Jhon Mongaz

Editor/Publisher : Yatno Widodo