Akibat Mitan di Atas Harga HET, Pj Bupati Buru Evaluasi Tim Pengawasan

NAMLEA | Bratapos.com– Harga Minyak tanah tidak sesuai Harga Enceran Tertingi (HET), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru akan memanggil dan mengevaluasi tim pengawas pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Buru dalam waktu dekat.

Penyampaian itu disampaikan oleh Penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy, pada saat pertemuan dengan wartawan di kantor Bupati Buru, Kamis (13/10/2022).

Dari pantuan Bratapos terlihat pangkalan minyak tanah (Mitan) di Kabupaten yang bertajuk Rete Mena Bara Sehe ini, menjual minyak kebutuhan rumah tangga kepada masyarakat diatas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

” Yang diketahui, di setiap pangkalan ada terpampang spanduk informasi harga Mitan sesuai HET, yakni Rp4.050 per liter. Namun kenyataannya, masyarakat harus membeli sebesar Rp5.000 per liter,” terangnya.

Hal tersebut juga berlaku untuk wilayah Waeapo. Harga yang dipampang sebesar Rp 4.500 per liter sesuai HET. Namun, harga jual kepada masyarakat sebesar Rp5.000 per liter.

Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy mengatakan, pemerintah daerah telah membentuk tim dan kerjanya sudah sangat luar biasa.

“Jadi saya mau sampaikan, harga HET itu adalah ketentuan pemerintah. Olehnya itu, peran tim yang kita bentuk agar bisa menetralkan dan menjalankan peraturan itu, sehingga dilapangan tidak terjadi bias terkait harga Mitan yang di jual lebih dari harga HET,” kata Djalaludin.

Dia juga menjelaskan terkait dengan kontrol dan harga Mitan yang melampaui diatas harga HET, ini merupakan masukan kepada pemerintah daerah.

“Nanti segera kami tindak lanjuti dan timnya akan kami panggil untuk di evaluasi, agar sesegera mungkin bisa menjadi satu bagian dari intervensi pemerintah untuk menetralkan dan menormalkan harga ditengah-tengah masyarakat,” kata Salampessy.

Salampessy mengungkapkan pemerintah juga sangat menghawatirkan dinamika dilapangan seperti ini. Namun, ia meminta para jurnalis untuk terus memberikan informasi kedepannya.

“Kami berharap nanti informasi ini terus menjadi pantauan kita semua dan kami berharap teman-teman pers terus menyampaikan detail, hari, lokasinya dan kalau staf kita ada disitu itu lebih baik, supaya bisa menjadi satu acuan didalam intervensi-intervensi pemerintahan,” tegasnya.

Setelah ini, menurutnya pemerintah akan melakukan upaya untuk bisa mendorong para pengusaha agar tetap tertahan aturan yang sudah ditetapkan dengan mempertahankan harga HET yang ada.

Sementara untuk mengantisipasi antrian panjang di pangkalan minyak tanah dan SPBU. Dia menjelaskan pemerintah dalam upaya mendorong penambahan jatah atau kuota BBM untuk Kabupaten Buru, karena jumlah penduduk terus bertambah.

“Ini sudah kami lakukan, Pertamina sudah kami panggil untuk membicarakan hal-hal seperti ini, termasuk upaya bagimana mengatasi antrian, salah satu jawaban yang disampaikan adalah kondisi keterbatasan dari SPBU, kemudian urusan dilapangan itu bukan lagi di Pertamina sudah dimekanisme SPBU,” ungkapnya.

Djalaludin menambahkan, untuk mekanisme dilapangan tidak bisa dikontrol, karena memang kendaraan tidak sebanding dengan jumlah SPBU yang ada pada titik-titik tertentu.

“Ini juga kami dorong dan terkait jatah tadi akan kami upayakan menindaklanjuti pertemuan kami terdahulu yang sudah kami lakukan untuk bisa menyesuaikan jatah yang dikirim ke sini dengan perkembangan dan dinamika penduduk,” katanya.

Reporter: SPK