Akibat Dituntut 2 Bulan Kasus Pemalsuan Akte Otentik, Korban Kecewa Jauh Dari Rasa Keadilan

GRESIK || Bratapos.com. Terdakwa AW hanya dituntut dua bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Gresik. Tuntutan itu mengundang kekecewaan korban, sebab dinilai sangat ringan, lantaran tidak sesuai dengan perbuatannya.

Dalam tuntutan hukuman di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SSIPP) Pengadilan Negeri Gresik yang disampaikan Jaksa Dr Bram Prima Putra, ALiffian Fahmy Annashri dan Yuniar Megalia menyebutkan bahwa terdakwa I Dr. Achmad Wahuddin, SH., MH., bersama-sama dengan terdakwa II Ainul Churi, terdakwa III Okfin Al Choirini bersalah melakukan tindak pidana.

“Para terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,” urainya.

Bahkan bersama-sama melakukan perbuatan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.

“Sebagaimana diatur dalam ke-satu : Pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan ke-dua : Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan,” begitu bunyi berkas dakwaan.

Menurut penasehat hukum korban, PKT/Polda Jawa Timur. Laporan tersebut terkait dugaan pemalsuan surat kuasa palsu, keterangan palsu pada akta otentik jual beli tanah di notaris, penyerobotan tanah dan menggunakan dokumen KTP Palsu.

“Atas tuntutan tersebut, pelapor mengaku sangat kecewa dan jauh dari adanya rasa keadilan. Apalagi fakta persidangan telah terang benderang mengungkap dakwaan jaksa. Anehnya, dalam proses persidangan juga terkesan tertutup, sebab dua kali sidang pihak pelapor kesulitan untuk mendapatkan informasi jalannya proses persidangan. “Kemarin, saat sidang tuntutan, kami tidak tahu, sebab sidangnya pagi hari. Hari ini, sidang pledoi, juga tidak diumumkan, sehingga kami tidak tahu sidangnya,” kata Roni penasehat hukum korban.

Sementara Jaksa pengganti yaitu Nurul Istiana mengatakan, untuk tuntutan tersebut, bisa langsung ditanyakan ke Kasi Intel. “Untuk tuntutan tersebut, silahkan tanyakan ke kasi intel,” kata Nurul usai persidangan.

Begitu juga dengan penasehat hukum terdakwa Ahcmad Wahyuddin yaitu Taufik, mengatakan, dalam sidang pledoi hanya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik memberikan keringanan hukuman. “Dalam pledoi (pembelaan,red) menyampaikan, supaya bisa meringankan para terdakwa,” kata Taufik, melalui telepon selulernya.

Dari permasalahan tersebut, Ahcmad Wahyuddin meminta maaf kepada Zainal Abidin dalam persidangan. Sedangkan terdakwa lainnya tidak meminta maaf. Dan selama persidangan, terdakwa Ahcmad Wahyuddin dkk hanya menjalani tahanan kota.

Kasus ini yang menyeret terdakwa ke meja hijau akibat ulahnya yang diduga memalsukan akte otentik. Sehingga terdakwa dilaporka ke Polda Jatim dengan bukti laporan Polisi LP/B/533.01/IX/2022/SPKT/Polda Jawa Timur pada bulan September 2022 lalu. Dalam laporannya, terdakwa diduga memalsukan, KTP, KK, akte nikah, dan surat kuasa.

Pewarta : Jamal Sintaru