Ahli Waris Areal Ketel Kayuputih Gunung Botak dan Kali Anahoni Tolak Perusahaan dan Koperasi Beroperasi

Namlea, Bratapos.com – Lokasi tambang emas ilegal Gunung Botak yang terletak di atas areal lahan Dusun Kayuputih Anahoni, areal Dusun Ketel Anahoni dan areal Ketel Rana Katin Lahin Tungku pohon pisang merupakan milik pribadi orang tua Ibrahim Wael.

Orang tua Ibrahim Wael merupakan mantan Raja Kaiely terdahulu, almarhum Abas Wael yang memiliki areal Ketel di wilayah Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku.

Kata Ibrahim, terlalu lucu Pemerintah Daerah Kabupaten Buru tanpa ada koordinasi dengan saya selaku kepala waris ketel kayuputih lokasi Anahoni dan pohon pisang gunung botak, sudah main mengusulkan permohonan perijinan areal kepada Pemerintah Provinsi Maluku.

“Seharusnya pemerintah daerah jadi contoh untuk masyarakat agar bisa menghargai hak orang lain, bukan malah seenaknya mau melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Karena saya melihat banyak sekali koperasi yang mengusulkan perijinan untuk operasi di wilayah gunung botak, ada satu keluarga yang buat koperasi dua sampai tiga koperasi, bahkan ada orang yang bukan bagian dari petuan Kaiely pun ikut mempunyai koperasi,” ungkap Ibrahim, Rabu (12/7/2023).

Menurut Ibrahim, kita jangan tertipu dengan koperasi yang ada, saya berharap masyarakat bisa kerja sepuasnya, karena pengalaman koperasi yang berkiprah dengan PT. Buana Pratama Sejahtra dulu yang menikmati hasil hanya ketua koperasi saja, sedangkan anggota dalam pembagian hasil hanya terima uang sebesar Rp.200.000 ribu rupiah sedangkan 90 % persen masyarakat adat tidak mendapat pembagian uang koperasi tersebut karena tidak termasuk didalam anggota koperasi.

“Yang kita ketahui Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang melindungi setiap hak warga negara atas kepemilikan lahan yang sah, dibuktikan dengan Segel (Girik) atau Sertifikat lahan,” jelas Ibrahim.

Olehnya itu, lanjut Ibrahim, bahwa saya mau menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku, agar koperasi yang ada melakukan proses perijinan harus memiliki lahan tambang emas mereka masing-masing untuk lahan koperasi yang diperkuat dengan hak kepemilikan lahan yang sah jadi sebentar nanti tidak ada konflik di dalam masyarakat.

“Saya sangat mengharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Buru memberi kesempatan untuk rakyat mencari sesuap nasi sampai ada penetapan pemerintah pusat terkait perijinan resmi pertambangan, itupun kita akan memperjuankan bagian untuk masyarakat mencari sesuap nasi melalui pertimbangan pemerintah secara arif dan bijaksana,” beber Ibrahim.

“Apabilah sampai adanya perijinan nanti, maka pemerintah harus melihat program beasiswa untuk putra putri adat di bidang pendidikan dan lain-lain, lalu program peningkatan perekonomian rakyat, maka semua persoalan yang ada hanya butukan pengkajian pemerintah pusat agar kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dapat terwujud dan terhindar dari kepentingan oknum pejabat maupun kepentingan kelompok,” tegas Ibrahim.

Reporter : SK