129 Views
oleh

Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Dpc Banyuwangi Datangi Kantor Adm Perhutani Wilayah Selatan

Banyuwangi || Bratapos.com – Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia LPRI DPC Banyuwangi datangi Kantor Adm Perhutani Wilayah Selatan di jalan Jagung suprapto barat simpang lima Banyuwangi. Maksud dan tujuan rombongan mendatangi kantor Adm Perhutani Wilayah Selatan adalah mempertanyakan perkembangan hasil mediasi kelompok tani hutan KTH Tambak agung yang di ketuai Tri Tresno Sukowono.

Adm Perhutani Wilayah Selatan menyambut kedatangan team dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia LPRI DPC Banyuwangi, pertanyaan yang disampaikan oleh ketua LPRI DPC Banyuwangi terkait proses yang dilakukan oleh pihak Perhutani Banyuwangi wilayah selatan yaitu Kelompok Tani Hutan ( KTH ) Tambak Agung Pesanggaran yang di ketuai Tri Tresno Sukowono dan telah mendapatkan SK dari kementrian serta sudah ada kerja sama dengan pihak perhutani, namun akhir akhir ini ada muncul SK baru dari kepala kepala Desa Pesanggaran Banyuwangi yang belum ada kerjasama dengan pihak perhutani.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut ada beberapa kejanggalan dan dugaan melanggar hukum yaitu adanya penebangan liar yang dilakukan oleh oknum Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan SK baru dari Kepala Desa, disamping itu ada pungutan dana kepada setiap penggarap sebesar Rp. 600.000, – per orang dan hasil penarikan tersebut dinyatakan tidak disetorkan kepada pihak perhutani.

Panca putra Sihite mengatakan kepada tri Tresno Sukowono Ketua KTH Tambak Agung, permasalahan sudah ditindak lanjuti bahkan sudah berkoordinasi dengan team ahli pidana yaitu kejaksaan bagian Datun agar dalam mengambil langkah tidak ada celah hukum, mari kita utamakan komunikasi dan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan jangan sampai menyelesaikan permasalahan akan menimbulkan permasalahan yang baru, ” kata panca.

Agus Purwanto ketua LPRI DPC Banyuwangi mengatakan,” Kami harap permasalahan ini betul betul ada keseriusan dan jangan sampai berlarut larut, kasihan masyarakat kecil di lokasi sampai ada yang bermusuhan Anatar saudara tidak rukun disebabkan adanya dua kelompok tani hutan yang dapat SK dari Kementrian dan Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan SK dari kepala Desa Pesanggaran, apabila sampai berlarut larut jangan salahkan kami selaku Pengawasan Reformasi akan bersurat kepada instansi yang lebih atas lagi Provinsi bahkan sampai Pusat demi terselesaikannya permasalahan ini,” Tegas Agus.

Writer: WaluyoEditor: Ika