782 Views
oleh

Tanggapan Masyarakat Kediri Terkait Tuntutan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Kediri || bratapos.com – Hiruk pikuk tuntutan kepala desa se Indonesia di gedung DPR-RI pada Selasa (17/1/2023) lalu mendapat berbagai macam tanggapan dan suara dari  masyarakat.

Salah satunya adalah Amat (57), warga wilayah barat sungai Kediri, ia sangat tidak setuju dan tidak sependapat dengan tuntutan Kepala Desa yang minta tambahan masa jabatan. Rabu (18/01/2023).

“Alasan utama, menurut saya itu bukan untuk kondusifitas masyarakat suatu desa, akan tetapi karena biaya berpolitik di Pilkades yang terlalu tinggi sehingga perlu mencari dana besar dan perlu waktu yang lama, itu tidak cukup ditempuh dalam waktu enam tahun saja,” ucapnya.

Menurutnya, Masa jabatan Kepala Desa adalah cukup 5 tahun,
“Sama dengan masa jabatan presiden, gubernur, bupati, maupun dari legislatif, semua harus ada batasan periode. Yang penting disini adalah hukum di Indonesia ditegakkan biar politik uang tidak terlalu marak, Selama ini jika ada Pilkades berjalan ada suap menyuap tidak ada tindakan hukum yang jelas. Sudah jelas Ketangkapun ya langsung dilepas lagi dan tidak ada tindakan kongkrit,” Tegasnya.

Amat menerangkan, untuk mengembalikan banyaknya hutang yang dipakai untuk jadi Kades ditempuh dalam tahun pertama sampai tahun ke tiga ataupun ke empat. Sedangkan tahun ke empat dan ke lima tetep sibuk mengumpulkan pundi pundi dana yang tujuannya untuk persiapan pencalonan tahun berikutnya.

“Sehingga tidak ada waktu yang longgar untuk pekerjaan yang sesungguhnya, kalaupun di tambahi 3 tahun menjadi 9 tahun masa jabatan kepala desa, saya yakin tetep kurang lama jika pelaksanaannya tidak ada perubahan hukum yang jelas,” Ujar Amat.

Karena alasan perpanjangan masa jabatan kades ini yang utama bukan kondusifisasi masyarakat disuatu desa, yang penting dan krusial saat ini adalah dengan peraturan hukum yang kuat.

“Kita kalau mau nyalon kades harus bisa ngambil hati masyarakat, memang saya akui dukungan finansial juga penting dalam Pilkades tapi bukan mutlak. Ada pepatah dimasyarakat “wani piro”…???!!! Lha ini kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa merubah mindset mereka dengan banyak cara, kalau disetiap Pilkades yang didengang dengungkan hanya uang..uang..dan uang…maka akan rusak demokrasi di negeri ini. Jadi intinya kalau sebagai petarung sejati jabatan itu nggak mikir waktu berapa tahun, kita kita ini juga pingin ndang tarung lagi …lhoossss….!!!,” Pungkasnya.

Reporter : RD
Editor : AS