252 Views
oleh

Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia ( LPRI ) Datangi Kantor BPN Banyuwangi

Banyuwangi||Bratapos com. 28 November 2022 Team Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia LPRI DPC Banyuwangi datangi Kantor Badan Pertanahan ( BPN ) Banyuwangi dalam rangka pengawasan serta klarifikasi informasi dari Masyarakat.

Maksud kedatangan Team Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia LPRI adalah untuk memastikan adanya laporan dari Masyarakat terkait adanya kesalahan peta blok yang tidak sesuai dengan fakta di lokasi yang di maksud.

Menindaklanjuti laporan dari Masyarakat tersebut LPRI langsung datangi Kantor Badan Pertanahan BPN Banyuwangi guna memastikan kebenaran dari informasi Masyarakat.

Ketua LPRI DPC Banyuwangi Abdul Hadi S.Pt angkat bicara,” Maksud dan kedatangan kami ke kantor BPN Banyuwangi dalam rangka mengklarifikasi kebenaran laporan dari Masyarakat terkait adanya kesalahan peta blok, adanya statement Kepala Desa Pesanggaran yang mengatakan bahwa daerah Dusun ringin agung Pesanggaran meskipun ada sertifikat tetap harus daftar TORA, hal ini yang membuat bingung Masyarakat yang mempunyai Sertifikat, padahal Sertifikat tersebut sudah sah sesuai undang undang pertanahan sangat aneh mendengarnya perkataan kepala Desa Pesanggaran bisa jadi akan menyesatkan dan membingungkan Masyarakat, permasalahan ini akan tetap saya kawal sampai tuntas agar situasi kondusif dan apabila ada yang bermain main dengan permasalahan ini saya akan mengambil langkah tegas tanpa kompromi,” Tegasnya.

Program Tora pada tahun 2021 telah diajukan, akan tetapi pada tahun 2022 pendaftaran TORA diulangi lagi, padahal pada tahun 2021 juga ada Program PTSL di Desa Pesanggaran.

Adanya pendaftaran TORA pada tahun 20022 membuat banyak pertanyaan Warga Masyarakat yang mengajukan PTSL yang sudah ditarik dananya pada tahun 2022 namun belum selesai dan sekarang Masyarakat diharuskan ikut program TORA.

Terkait perkataan Kepala Desa Pesanggaran Banyuwangi yang mengatakan bahwa meskipun memiliki Sertifikat harus ikut program TORA, Herman BPN Banyuwangi mengatakan,” Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu sudah sah dan resmi jadi tidak perlu mendaftarkan TORA, apabila daftar TORA maka akan tumpang tindih dan terkait program PTSL tidak dibenarkan ada pungutan lain selain yang sudah terdaftar biayanya, kalau ada pungutan melebihi yang telah ditentukan maka itu bukan dari BPN,” Tegasnya……

Pewarta : Waluyo
Editor. : Ika