999 Views
oleh

Aksi Penyampaian Pendapat Oleh Honorer PDPK Aceh Tamiang, Tentang Penganggaran Gaji PDPK 2023

Aceh Tamiang || Bratapos.com – Pelaksanaan berlangsung Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira jam 09. 55 Wib, telah monitor kegiatan Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh Forum Honorer PDPK ( Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja ) Aceh Tamiang di Kantor DPRK Aceh Tamiang Jln. H. Ir. Juanda Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, yang dihadiri ± 100 Orang.

Turut hadir diantaranya :
Bunyamin, S.Sos.I (Koordinator Lapangan/Penanggung Jawab Kegiatan/Pegawai Honorer PDPK Dinas Pendidikan Aceh Tamiang
Ponirin (Penanggung Jawab I/Pegawai Honorer PDPK Aceh Tamiang).
Dodi Iskandar, S.Sos (Penanggung Jawab II/Pegawai Honorer PDPK Aceh Tamiang).
Juliardi (Koordinator Lapangan I)
Faisal (Koordinator Lapangan II)
Alfi Zahri (Koordinator Lapangan III)
Muhazir (Koordinator Lapangan IV)

Berlangsung jam 09.55 WIB, massa aksi penyampaian pendapat berkumpul di Halaman Gedung DPRK Aceh Tamiang Jln. H. Ir. Juanda Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

Jam 10.00 sampai dengan 10.40 WIB, Massa mulai melakukan Aksi Penyampaian Pendapat dan berorasi di Halaman Kantor DPRK Aceh Tamiang, secara bersama membaca Surat Ya’siin dan membaca doa.

Jam 10.40 sampai dengan 12.00 WIB, perwakilan Massa Aksi sebanyak 20 Orang diterima oleh unsur DPRK dan unsur Pemkab Aceh Tamiang di Ruangan Rapat Anggaran DPRK.

Adapun perwakilan DPRK dan Pemkab Aceh Tamiang yang menerima perwakilan Massa Aksi sebanyak 15 Orang, diantaranya:

Fadlon, SH (Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang)
M. Nur (Wakil Ketua II DPRK Aceh Tamiang)
Sugiono Sukandar, SH (Wakil Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang)
Drs. Asra (Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang)
M. Mahyaruddin, S,Si (Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang)
T. Eka Indra (Sekretaris BPKD Kab. Aceh Tamiang)

Berikut beberapa penyampaian dari Perwakilan Massa aksi, Unsur DPRK dan Unsur Pemkab Aceh Tamiang dalam pertemuan dimaksud, yaitu:

Bunyamin, S.Sos.I (Perwakilan Massa Aksi/Koordinator Lapangan/Penanggung Jawab Kegiatan/Pegawai Honorer PDPK Dinas Pendidikan Aceh Tamiang), menyampaikan:

Terhadap kejelasan status dan penganggaran alokasi gaji bagi sekitar 2.000 Orang Honorer PDPK Aceh Tamiang hingga saat ini belum ada dari pihak Pemkab. Terkait adanya program dari PPPK dari Pemerintah, belum semuanya tertampung dan terdaftar.

Untuk itu, meminta Unsur Legilatif (DPRK) dan Unsur Eksekutif (Pemkab) daerah Aceh Tamiang agar dapat menentukan sikap, membantu memcarikan solusi supaya tenaga honorer PDPK Aceh Tamiang yang tidak terdaftar dalam program PPPK tetap bekerja dan mendapatkan gaji pada Tahun 2023 dan seterusnya.

M. Nur (Wakil Ketua II DPRK Aceh Tamiang), Sugiono Sukandar, SH (Wakil Ketua Komisi I DPRK Aceh Tamiang) beserta anggota Komisi I, menyampaikan:

Melihat beberapa daerah Kab/Kota di Prov. Aceh, masih tetap menganggarkan secara penuh terhadap tenaga Honorer PDPK, seperti Kab. Aceh Besar dan Kota Subulussalam tetap menganggarkan hingga Juli 2023.

Walaupun demikian, perlu adanya konsultasi dan koordinasi dengan beberapa Kab/Kota tersebut, bagaimana tetap bisa mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer PDPK di daerahnya, mengingat telah adanya aturan Pemerintah yang telah menghilangkan status Honorer PDPK dalam aturan ASN.

Bila permasalahan dimaksud masih dalam proses transisi, tentu ada Kebijakan lain yang dapat diambil sebagai salah satu solusi pemecahan masalah yang tentunya tidak melanggar ketentuan lainnya.

Bila perlu, unsur Legislatif dan Eksekutif Kab. Aceh Tamiang segera melakukan koordinasi langsung dengan Pihak Pemerintah Pusat (Menpan RB dan Kemenkeu RI), guna mendapatkan arahan dan masukan dalam penyelesaian masalah tenaga Honorer PDPK di daerah.

Drs. Asra (Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang), M. Mahyaruddin, S,Si (Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang) dan T. Eka Indra (Sekretaris BKPD Kab. Aceh Tamiang), menyampaikan:

Dalam APBK Kab. Aceh Tamiang tahun 2023, Pemkab telah mengalokasikan dana sekitar Rp. 5,2 Milyar untuk mempekerjakan Tenaga Honorer PDPK melalui program Outsourcing memggunakan kode pembayaran administrasi lainnya. Karena PP 49 Tahun 2018 dan UU tentang ASN telah menghilangkan kode pembayaran Honorarium Honorer PDPK pada Tahun 2023 mendatang.

Saat ini adalah kondisi transisi peralihan status ASN dari Pemerintah Pusat yang hanya masuk dalam 2 Kategori yaitu, PNS dan PPPK. Selain itu tidak lagi masuk dalam status Kepegawaian.

Permasalahan lainnya adalah sampai saat ini belum ada keputusan atau ketentuan yang tetap dan terukur dari Pemerintah Pusat terhadap hal tersebut. Masih terdapat perbedaan pendapat dan pandangan antara Menpan RB dan Kemenkeu RI dalam menyikapi hal dimaksud, menyebabkan kesulitan bagi Pemkab. Aceh Tamiang dalam mengambil kebijakan tentang permasalahan tenaga Honorer PDPK di daerah.

Bila Pemkab tetap berupaya mengakomodir alokasi anggaran untuk kelompok dimaksud, sementara kode pembayaran sudah dihapus oleh Pemerintah Pusat dikhawatirkan akan menjadi temuan oleh BPK serta melanggar ketentuan yang ada tentang ASN.

Berikut hasil kesepakatan pada pertemuan perwakilan Massa Aksi, Unsur DPRK dan Pemkab Aceh Tamiang dalam Aksi Penyampaian Pendapat atau Silaturahmi Forum Honorer PDPK Aceh Tamiang, antara lain:

DPRK dan Pemkab sepakat akan tetap memperjuangkan dan memperjelas status pemberdayaan Tenaga Honorer PDPK daerah yang tidak terakomodir dalam Program PPPK.

Bentuk konnkrit dari hal dimaksud adalah akan mempersiapkan keberangkatan Perwakilan DPRK, Pemkab dan Massa Aksi (Bunyamin, S.Sos) untuk bertemu dengan Unsur Kemenpan RB serta Kemenkeu RI yang berkompeten untuk memberikan penjelasan dan mengarahkan dalam mengatasi masalah tersebut diatas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Proses kesiapan keberangkatan selama 7 hari terhitung mulai tanggal 28 November s.d 3 Desember 2022. Diharapkan pada Tanggal 5 Desember 2022 perwakilan tersebut telah mendapatkan penjelasan dari pihak Kemenpan RB dan Kemenkeu RI.

Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh Forum Honorer PDPK ( Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja ) Aceh Tamiang di Kantor DPRK Aceh Tamiang selesai pada pukul 12.50 Wib dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Kegiatan Aksi Aksi Penyampaian Pendapat atau Silaturahmi terbuka/besar-besaran oleh Forum Honorer Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK) Aceh Tamiang mendapatkan pengamanan dari unsur Polres Aceh Tamiang, Personil Kodim 0117/Aceh Tamiang dan Satpol PP Aceh Tamiang sebanyak 50 orang.

Aksi Penyampaian Pendapat atau Silaturahmi oleh Forum Honorer PDPK Aceh Tamiang bertujuan agar adanya upaya konkrit dari Pemkab terhadap kejelasan status/nasib dari sekitar 2.000 Tenaga Honorer PDPK Aceh Tamiang yang tidak terakomodor dalam program PPPK Tahun 2022. Karena telah mengabdi selama lebih dari 5 Tahun bekerja pada Pemkab. Aceh Tamiang.

Writer: JonEditor: dimas