Madiun || bratapos.com – Bupati Madiun H. Ahmad Dawami hadir dalam Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. Berlokasi di Sun City, Kota Madiun. Selasa (27/09/2022).
Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Kepala OPD Kabupaten Madiun, Kepala BPS Kabupaten Madiun, Camat se-Kabupaten Madiun serta Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Madiun.
Dalam rapat ini, Bupati Madiun meminta seluruh petugas survei memberikan data yang real sesuai dengan yang ada di lapangan.
“Untuk para pendata, data sesuai dengan arahan yang diberikan,” pesan Bupati Madiun.
Dia mengharapkan agar seluruh petugas mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan data yang nantinya bermanfaat untuk kepentingan pemerintah dalam mewujudkan satu data kependudukan.
Satu data Indonesia ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.
Adapun rakor yang mengusung tema “Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat” ini dalam rangka menyosialisasikan Regsosek 2022 di seluruh wilayah Indonesia yang diamanatkan Presiden RI Joko Widodo.
Pelaksanaan Survei Regsosek di Kabupaten Madiun sendiri akan melibatkan sekitar 1.300 petugas yang akan terbagi di 198 desa dan 8 kelurahan se Kabupaten Madiun.
Bupati Kaji Mbing menyatakan dukungannya, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022.
“Registrasi sosial ekonomi menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia,” ujar Kaji Mbing.
Sementara itu, Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiwan menjelaskan survei Regsosek akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s.d. 14 November 2022 ini merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.
Output pendataan ini, lanjutnya, adalah Basis Data seluruh penduduk. Pendataan kesejahteraan sosial ekonomi bagi seluruh penduduk Indonesia sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi perlindungan sosial.
Data kondisi ekonomi seluruh penduduk akan membantu pelaksanaan program pemerintah sehingga berjalan lebih efektif. Adapun pelaksana dari pendataan ini adalah gugus tugas pendataan yang berkoordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia (SDI).
Reporter : Jhon Mongaz
Editor : AS
