901 Views
oleh

Pengacara Erwin Tanaya Membuat Laporan Pengaduan Pimpinan DPRD Buru di Badan Kehormatan

NAMLEA | Bratapos.com– Anggota DPRD Kabupaten Buru, Erwin Tanaya melalui kuasa hukumnya, Ahmad Belasa dan Ambo Kolengsusu dari Kantor Advokat Ahmad Belasa SH & Rekan melakukan pengaduan pada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Buru atas dugaan pelanggaran Tata Tertib (Tatib) yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Buru.

Laporan pengaduan itu, diserahkan langsung pengacara Erwin Tanaya, Ahmad Belasa dan Ambo Kolengsusu kepada Bagian Umum Kasubag Administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buru, Halim untuk diteruskan kepada pimpinan DPRD dan BK, pada pukul 11.15 WIT, Jumat (12/8).

Polemik pergantian Ketua Fraksi Bupolo dari tangan Erwin Tanaya kepada Robi Nurlatu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru terus memanas dan kini telah memasuki babak baru.

Kepada awak media, Ahmad Belasa mengatakan, kehadiran mereka di DPRD untuk melakukan laporan pengaduan Erwin Tanaya yang dimana diberhentikan dari Ketua Fraksi Bupolo dan digantikan Robi Nurlatu.

“Jadi laporan itu kemudian sudah kami sampaikan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan Tatib, ditembuskan kepada BK, karena ini menyangkut surat menyurat, mekanismenya harus melalui Bagian Umum dan sudah kami sampaikan ke Bagian Umum dan diterima oleh Pak Halim, dan inti dari laporan kami terkait dengan pelanggaran Tatib,” kata Ahmad Belasa di Kantor DPRD Kabupaten Buru Jalan Nametek Jiku Kecil.

Menurutnya laporan terkait pelanggaran tatib ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Buru.

“Di sini yang kami laporkan adalah pimpinan DPRD, terkait dengan hasil paripurna pengumuman pergantian Erwin Tanaya dengan Robi Nurlatu untuk Fraksi Bupolo,” jelas Ahmad.

Kata Belasa, kudeta Ketua Fraksi Bupolo dinilai cacat hukum. Namun, kemudian diumumkan Ketua DPRD Kabupaten Buru, M Rum Soplestuny saat memimpin rapat paripurna pada 22 Juni 2022 lalu.

“Harus kami tegaskan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam proses paripurna itu adalah cacat prosedur,” beber Belasa.

Cacat prosedur yang dimaksud, yaitu sesuai dengan PP Nomor 12 dan Tatib DPRD bahwa fraksi itu adalah merupakan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.

“Sehingga keputusan-keputusan fraksi menyangkut dengan rolling atau pergantian dan bahkan pemberhentian ataupun pembubaran, kasarnya itu kalau diatur dalam undang-undang adalah merupakan kewenangan politik atau hak prerogatif partai politik yang berkoalisi dalam Fraksi Bupolo,” ungkapnya.

Dia menambahkan pergantian Ketua Fraksi Bupolo merupakan keputusan partai politik dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, apalagi pimpinan DPRD dalam hal ini adalah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan dia merupakan fraksi yang berbeda dengan Fraksi Bupolo.

“Sehingga dia tidak bisa melakukan upaya-upaya terkait dengan menerima atau kemudian mengambil dan membuat suatu keputusan apapun terkait dengan hak prerogatif Fraksi Bupolo,” tandasnya.