1526 Views
oleh

Ahmad Belasa: Kasus Pengedar B3 di Buru Tak Kunjung di Proses Hukum, Ada Apa?

NAMLEA | Bratapos.com– Kasus kepemilikan ratusan karung karbon dan puluhan kaleng sianida beserta kostik diduga milik Nasra yang ditangkap pada tanggal 28 September 2021 dari KM Dorolonda tak kunjung di proses.

Kejadian itu mendapat tanggapan dari praktisi hukum asal Kabupaten Buru, Ahmad Belasa, SH, Kamis (11/8/2022).

Kepada awak media dia menjelaskan, pada prinsipnya penggunaan B3 itu adalah bukan merupakan delik biasa, tetapi merupakan delik luar biasa, karena kejahatan pertambangan ini adalah merupakan satu prioritas yang pernah dibicarakan di Konvensi Minamata di Jepang.

“Namun dalam kasus Nasra yang merupakan pengedar Bahan Beracun Berbahaya (B3), sampai saat ini proses penegakan hukumnya menyimpan sejumlah pertanyaan besar, karena tidak jelas status hukum terhadapnya,” kata Belasa.

Olehnya itu, lanjut Belasa bahwa masyarakat kemudian dibingungkan dengan proses penegakan hukum, terhadap penangkapan sianida (CN), karbon dan kostik milik Nasra pada tanggal 28 September 2021 lalu.

“Mengapa demikian, karena publik sudah mengkonsumsi peristiwa tersebut. Barang buktinya ada dan pelakunya ada, pemilik barang ada, mengapa Nasra tidak ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pelaku-pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu ada dan itu ditangkap langsung oleh polisi,” jelas Belasa.

Publik kemudian bertanya, ada apa dengan proses penangkapan Nasra yang kemudian tiba-tiba hilang tanpa menjalani proses hukum.

Namun penangkapan yang tidak disertai penahanan, membuat Nasra bebas berkeliaran kembali dan diduga ditemukan oleh warga melakukan aktivitas penjualan sianida di seputaran Desa Debowae (Unit 18) Kecamatan Waelata.

“Sebelumnya Nasra pernah ditangkap dengan barang bukti pada 28 September 2021 langsung oleh Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pulau Buru, dia ditahan dan digelandang ke Polres untuk diperiksa. Tetapi kemudian dia dibebaskan, berarti ada ketidakberesan, ada masalah dan masalahnya ada pada Kepolisian Resor Pulau Buru dalam proses penegakan hukum di wilayah pertambangan,” beber Belasa yang juga mantan kader Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea.

“Saya contohkan, dikasus Mirna yang ditangkap di Desa Kaiely pada tanggal 28 Februari 2022 Senin sore. Pada saat penangkapan oleh Tim Dir Krimsus Polda Maluku. Mirna langsung digelandang ke Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan, dan kemudian prosesnya berlanjut ke Polda Maluku. selanjut terus dilakukan pemeriksaan dan itu jalan proses hukumnya, terlepas dari beberapa vonis dan berapa hukuman yang dijalani Mirna,” tutur Balasa.

Mirna juga ditahan dan kemudian dipublikasikan di media cetak, online dan elektronik. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kasus Nasra, siapa sebenarnya orang dibelakang Nasra yang kemudian membuat peristiwa hukum yang begitu besar jadi kabur.

Yang kita ketahui, Nasra ini sudah melanggar tiga undang-undang di antaranya, terkait dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kemudian ada undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan spesifiknya perkembangan itu diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara (MINERBA).

“Itu jelas-jelas dilanggar oleh Nasra, tetapi dia tidak ditahan dan bebas berkeliaran keluar masuk Kabupaten Buru, dia pantas disebut mafia yang kebal terhadap hukum,” beber Belasa.

Pertanyaannya adalah apakah polisi kemudian melihat dan mengetahui. Pastinya, polisi tahu jawabannya dan kalau saya mengatakan polisi tahu itu dengan sadar, bukan dengan tidak sadar. Dan dengan sadar Kapolres juga tahu, dengan sadar Reskrim juga tahu bahwa Nasra itu dilepaskan.

Kemudian dengan sadar Polres itu tahu bahwa Nasra ada di seputaran Unit-18, karena tim intelijen Polres Buru melalang buana kemana-mana.

Pasal 1 angka 14 menegaskan, bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

Kasus Nasra itu ditangkap, bukan laporan pengaduan, sehingga kalau Nasra dilepas, apa alasan atau pertimbangan hukum Kapolres Buru dan Sat Reskrim Polres Pulau Buru menghentikan kasus Nasra setelah tertangkap tangan di Pelabuhan Namlea pada tanggal 28 September 2021.

“Apapun alasan Kapolres, saya ingin menegaskan bahwa KUHAP 109 ayat (2) itu sudah jelas, penghentian perkara itu disebabkan oleh tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan demi hukum. Sekarang pertanyaannya, saya status Nasrah bebas itu karena perintah KUHAP atau karena perintah siapa,” tandas Belasa.