185 Views
oleh

Ada Apa Mahasiswa Buru Jakarta Demo di Gedung KPK

JAKARTA | Bratapos.com– Himpunan Mahasiswa Buru (HMB) Jakarta melakukan demonstrasi untuk mengapresiasi kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gerak cepat menggeledah rumah milik Rudi Tandean alias Tiong.

Massa aksi yang berjumlah kurang lebih 40 orang mulai menduduki kantor KPK pada Pukul 11:00 WIB, berlokas di Jalan HR Rasuna Said Kav C-1, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Koordinator aksi Janinal Labala, atau yang biasa disapa Enal Bupolo kepada Bratapos mengatakan, demo kali ini merupakan apresiasi dari kami Mahasiswa Buru di Jakarta atas kinerja KPK, yang telah serius dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi mantan Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Solissa.

“Dan dalam penyelidikan tersebut yang di lakukan oleh KPK akhirnya berunjuk sampai ke Kabupaten Buru Kota Namlea, sehingga salah satu kediaman kontraktor Rudi Tandean alias Tiong digeledah oleh tim anti rasuah tersebut,” kata Enal.

Dalam Pengeledahan tim KPK dirumah milik Tiong kurang lebih 5 jam ditemukan beberapa berkas terkait dugaan kasus korupsi Bursel.

Lanjut Enal, mengetahui keberadaan KPK yang saat ini masih berada di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, maka HMB Jakarta berinisiatif untuk melakukan demonstrasi di depan kantor KPK.

“Jadi tujuannya HMB Jakarta untuk memberikan ultimatum kepada pimpinan KPK,” kata Enal.

Aksi Himpunan Mahasiswa Buru (HMB) Jakarta di depan gedung KPK.

Ultimatum tersebut di antaranya jalan hotmix Kota Namlea, yang diduga ada gratifikasi yang melibatkan Tiong dan Bupati Buru, Rambly I Umasugi.

“Selain itu HMB juga meminta pimpinan KPK agar menginstruksikan kepada pegawai KPK yang saat ini berada di Kota Namlea, guna mengkroscek berbagai proyek-proyek markup yang ada di Kabupaten Buru yang dinilai merugikan uang negara puluhan bahkan ratusan miliar,” ujar Enal.

Enal juga mengungkapkan dalam aksinya bahwa adapun proyek tersebut di antaranya, GOR lapangan futsal yang menghabiskan uang negara 15 miliar sampai saat ini tidak pernah selesai dikerjakan, Jalan Lintas Danau Rana, beberapa GOR yang mangkrak, dan taman alun-alun Kota Namlea sebesar 22 Miliar.

Maka dari itu HMB Jakarta melakukan aksi. Dalam aksi itu, kami juga buat tuntutan aksi yang diserahkan langsung kepada Humas KPK dengan tuntutan di antaranya;

1. KPK harus serius melakukan penyelidikan terkait proyek-proyek markup di Kabupaten Buru, Kota Namlea.
2. meminta KPK untuk segera mengusut dugaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Buru Rambly Ibrahim Umasugi dan pengusaha Rudi Tendean alias Tiong.

“Mengingat berdasarkan amanat UU Nomor 31 tahun 1999 atau UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi maka dengan ini Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus dimusnahkan dari bangsa ini,” pungkas Enal.

Reporter: SPK