oleh

Dukung Investasi, DPRK Ingatkan PBM Patuh Aturan Daerah

Meulaboh // Bratapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) Aceh Barat mendukung adanya investasi di Aceh, termasuk hadirnya perusahaan tambang batubara PT Prima Bara Mahadana.

Meskipun mendukung investasi yang dilakukan PT PBM, DPRK setempat juga mengingatkan perusahaan tambang batubara itu untuk patuh dengan segala aturan dalam menjalankan investasi di Kabupaten Aceh Barat.

Wakil Ketua II, DPRK Aceh Barat, H. kamaruddin, SE mengatakan, salah satu hal yang harus dipatuhi yakni dari segi pemanfaatan ruang manfaat jalan.

Meskipun Pemerintah Kabupaten setempat, kata dia, telah mengeluarkan izin dalam pemanfaatan ruang manfaat jalan, namun perusahaan itu tetap harus menjaga massa muatan batubara yang diangkut menggunakan truck.

Kata dia, sesuai dengan aturan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Lalulintas Jalan Raya jumlah muatan dalam melewati kelas III tidak boleh melebihi 8000 Kilogram atau 8 ton.

“Terkait PBM yang menggunakan fasilitas umum adalah milik Aceh Barat, DPRK menyarankan lintasan ini yang pertama harus tonase 8 ton, sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian ada komitmen yang jelas ketika kerusakan bagaimana, apa jaminannya itu tergantung pemerintah lah yang lakukan,” kata Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, Kamaruddin, Rabu, 24 November 2021 di ruang Ketua, DPRK Aceh Barat.

Selain itu, kata Politisi Partai Golkar tersebut, PT PBM juga diminta untuk mengakomodir tenaga kerja dari Kabupaten Aceh Barat secara maksimal, dan mencegah terjadinya calo dalam perekrutan tenaga kerja.

Selain itu, kata dia, DPRK setempat juga menjadikan catatan terkait dengan pemanfaatan lahan masyarakat dalam kawasan tambang, agar perusahaan tersebut tidak menguasai lahan dalam bentuk pembebasan, namun dengan cara memberikan bagi hasil terhadap hasil tambang.

“Kita juga minta masalah tanah jangan dijual oleh masyarakat, tapi harus bagi hasil. Nanti bagaimana polanya apakah melalui wadah koperasi, wadah apapun yang lain, apakah perusahaan daerah harus dengan sistim bagi hasil untuk kesinambungan masyarakatnya,” ungkap Kamaruddin.yang dikutip dari media Catatco.

Selain itu,kata dia, dalam pengangkutan batubara DPRK juga meminta kepada PT PBM untuk menggunakan armada milik warga Aceh Barat sehingga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat.

Untuk perizinan,kata dia, perusahaan tersebut juga harus mengikuti segala yang diatur dalam regulasi yang berlaku.

Seluruh catatatn tersebut,kata Kamaruddin, telah disampaikan dalam rapat Forum Koordinasi pimpinan Daerah (Forkopimda). Catatan itu, kata dia, berdasarkan hasil pertemuan pimpinan DPRK setempat bersama dengan Komisi II sebelum ia memenuhi undangan rapat bersama Forkopimda.

Reporter : TRS

Publisher : dimas

REKOMENDASI UNTUK ANDA