oleh

Ahmad Belasa: Diduga Ada BBM Bersubsidi yang Di Suplai Ke Bendungan Waeapo

BURU || Bratapos.com– Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat Kabupaten Buru, Maluku. Hal itu di sampaikan langsung praktisi hukum, Ahmad Belasa kepada Bratapos.com.

Kata Belasa tentu sangat merugikan masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan. Tujuan dari pemberian BBM bersubsidi tidak tepat pada sasarannya, kenapa demikian, saya katakan seperti itu karena seharusnya minyak bersubsidi dinikmati oleh masyarakat, bukan dinikmati oleh perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Buru, Minggu (24/10/2021).

“Kami pernah investigasi sumber penggunaan BBM ke Bendungan Waiapo, yang terletak di Desa Wapsalit Kecamatan Lolongguba, pihak bendungan sempat panik dengan kedatangan kami,” kata Belasa.

Setelah itu, lanjut Belasa, kami disuruh ketemu dengan pihak keamanan, pertanyaannya; why the waeapo dam didn’t want to meet us? Artinya dugaannya that something is wrong; ada sesuatu yang salah disana.

Prinsipnya adalah ada fakta dimana terjadi kelangkaan BBM secara tidak normatif, dengan kenaikan harga BBM jenis minyak tanah yang tidak teratur hingga mencapai Rp.7.000/liter. Kemudian ada fakta dimana keterangan dari Agen Penyuplai BBM Non Subsidi/Agent Industri bahwa pihaknya sudah satu tahun lebih tidak menyuplai BBM ke Bendungan Waiapo.

“Pertanyaannya adalah konstruksi Bendungan Waiapo yang di anggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Sebasar 2,1 Triliun mengambil BBM dimana? Pekerjaan konstruksi jalan hingga BBM yang disedot untuk aktivitas pertambangan Gunung Botak (GB) Itu didapat dari mana? Dugaan saya kalau bukan dari agen industri, berarti dari agent bersubsidi,” cetusnya

Lanjutnya, kalau bukan dari agen subsidi, berarti penyelidikan dapat dimulai dari Pertamina mungkin seperti itu alurnya.

Seharusnya ada tindakan hukum serius Polisi dan Jaksa untuk membongkar penyebab kelangkaan dan kenaikan harga BBM secara tidak sehat.

“Faktanya ini ada dan terjadi didepan mata Polisi dan Jaksa, lagi-lagi karena ada pihak yang mengangkut BBM bersubsidi tidak sesuai aturan yang saat ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat ditengah situasi Pandemi Covid-19,” pungkas Belasa.

Penyalahgunaan pengangkutan BBM telah diatur dalam Pasal 55 UU Migas. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60 Miliar.

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM yang menabrak ketentuan UU Migas,” jelas Belasa.

“Seharunya kerja Polres Pulau Buru dan Kejaksaan patut dipertanyakan. Catatan saya adalah dahulukan penyelidikan kontraktor besar separti di Bendungan Waiapo, Perusahaan Konstruksi Jalan dan Pertambangan Gunung Botak (GB), dan jangan kambing hitamkan rakyat kecil hanya karena keadilan palsu,” ungkapnya.

reporter: spk

REKOMENDASI UNTUK ANDA