oleh

Dinilai Hasil Rapat Dengan PU Jalan Ditempat Kasus Fasum-Fasos, Warga KBD Datangi Asisten Bupati

GRESIK || Bratapos.com. Upaya memikmati fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos) yang masih dikuasai oleh oknum untuk disewakan kepada pedagang kaki lima, terus diperjuangkan oleh warga Perumahan Nasional (Perumnas) Kota Baru Driyorejo (KBD). Kendati sudah dua tahun tak menikmati, namun hal itu tak patah arang. Jumat 24 September 2021.

Kali ini warga Perumahan Nasional (Perumnas) Kota Baru Driyorejo (KBD), Kecamatan Driyorejo kembali mendatangi Kantor Pemkab Gresik. Mereka menghadap asisten Bupati Gunawan Setiaji. Tujuannya, untuk meminta penjelasan terkait permasalahan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos).

Sekretaris koordinator rukun warga Perumnas KBD, Sutito M Widjoyo, mengatakan, perwakilan pengurus paguyuban rukun warga KBD ini meminta kejelasan dari hasil rapat bersama di Kantor Pemkab Gresik pada Juni 2021, mengenai permasalahan pemanfaatan fasum – fasos di lingkungan Perumnas KBD.

“Dari rapat bersama tersebut menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya tidak boleh memanfaatkan fasum-fasos KBD (status quo) sebelum ada penyerahan ke Pemkab Gresik. Faktanya, saat ini ada fasum – fasos yang dikelola menjadi Sentra Kuliner, kata Sutito, usai ketemu Asisten Bupati Gunawan Setiadji.

Padahal, harapan dari warga Perumnas KBD, fasum – fasos dipakai sesuai rencana pengembangan Perumnas, sehingga tidak ada pemanfaatan lahan oleh oknum.

“Warga selaku konsumen Perumnas KBD ini berharap, lahan fasum – fasos ini dikembalikan sesuai fungsi dan peruntukannya. Tidak boleh ada oknum yang memanfaatkan proyek Nasional Perumnas,” imbuhnya.

Warga Perumnas KBD berjuang mengurus fasilitas fasum – fasos sejak tahun 2017. Harapannya, fasum – fasos betul-betul dikelola oleh pengembang dan dimanfaatkan oleh konsumen warga Perumnas KBD.

Upaya pengaduan juga dilakukan ke DPRD Kabupaten Gresik sebanyak 3 kali, ke Pemkab Gresik, ke Kejaksaan Negeri Gresik. “Terakhir, kemarin kita juga mengirimkan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini proyek Nasional dan lahan yang digunakan merupakan lahan Perumnas,” imbuhnya.

Sementara Asisten Bupati Gresik Gunawan Setiadji mengatakan, dari pertemuan dengan perwakilan warga Perumnas KBD permasalahan tersebut akan dipelajari berdasarkan berkas-berkas yang disampaikan oleh warga. “Setelah itu, kita akan tinjau lokasi untuk melihat langsung fasum-fasosnya, baru kita sampaikan ke Pak Bupati,” kata Gunawan.

Lebih lanjut Gunawan menambahkan, pada dasarnya pemanfaatan fasum – fasos harus sesuai dengan perencanaan dari pengembang. “Nanti dilihat dulu kerjasamanya antara pengembang dengan pengelola fasum – fasos yang ada di Perumnas KBD, nanti kita lihat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” imbuhnya.

Gunawan Setiaji menambahkan, sebenarnya sudah dirapatkan tentang fasum dan fasos. Kabarnya tidak digunakan sebagai semestinya. “Saya akan meneliti kasus ini, apakah sudah dikoordinasikan dengan Perumnas. Jika tidak sesuai dengan ketentuan maka Pemda tidak akan menerima. Makanya kami akan rundingkan dulu. Segera akan laporkan ke Bupati permasalahan ini,” pungkasnya.

Pewarta: Jamal Sintaru

REKOMENDASI UNTUK ANDA