oleh

Polemik Limbah “Tolato” PG Asembagus, Komisi 3 DPRD: Bawa Masalah ini ke DPR RI

SITUBONDO//Bratapos.com- Ketua dari Komisi 3 (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Situbondo Basori Shonhaji dari hasil monitoring dengan manajemen PG Asembagus terkait aduan masyarakat serta tembusan surat dari salah satu LBH soal polemik ‘ TOLATO’ (limbah) yang memang ranahnya didapati fakta, bahwa operasional PG Asembagus saat ini masih dalam kendali dua konsorsium BUMN dan satu perusahaan swasta yang tergabung dalam KSO PG Asembagus. Sehingga menurutnya, manajemen PG Asembagus tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi polusi limbah tersebut karena kendali operasional ada ditangan KSO.

“Saya mempunyai data dari PTPN 11, sebenarnya sudah sesuai standar namun fakta dilapangan polusi itu terjadi, bukan hanya tolato, ampas tebu yang dikeringkan untuk bahan pembakaran jika diterpa angin berterbangan kemana mana. Sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, bahkan juga didapati fakta PG Asembagus sampai saat ini revitalisasi pabriknya ada di tangan KSO (Konsorsium) sehingga titik lemahnya tidak bisa secara langsung manajemen PG Asembagus bekerja maksimal karena masih dibawah tanggung jawabnya KSO itu,”Ujar Basori diruang kerja komisi 3 DPRD Rabo, (15/09) selepas monitoring di PG Asembagus.

Merujuk informasi dari PG, Bashori menambahkan dulu sebelum modernisasi mesin giling tebu persoalan tolato dapat diatasi. Yakni dengan membuat kolam dan lain lain, Masyarakat sekitar juga tidak ada masalah, sedangkan untuk saat ini dengan naiknya kapasitas produksi sampai dengan 6000 ton namun realisasi sejak 2018 masih 3000 ton saja dalam uji coba sudah menimbulkan dampak luar biasa bagi masyarakat sekitar, sehingga dirinya menyarankan PG Asembagus segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Tidak adanya kepastian sampai kapan KSO selesai komisi 3 DPRD menyarankan, yang pertama, agar memperkuat apa yang sudah disampaikan, KSO harus ditinjau ulang bahkan sesegera mungkin diputus kontrak walaupun kewenangannya ada ditangan PTPN.

“Rupanya ada respon berupa saran dari kementrian kalaupun diputus kontrak agar jangan sampai ke ranah hukum karena sama sama BUMN, untuk itu saya menyarankan agar membawa masalah ini ke DPR RI, karena apa, kalau ke DPR RI semua pihak kan dipanggil dan pasti ada keputusan,”terang Bashori berikan solusi.

Sementara itu aktifis LPK Jatim Andre Vanhouten menengarai polemik limbah tolato dan debu ampas hasil proses giling tebu PG karena kurang serius dan konsistennya manajemen PG Asembagus bersama KSO mengatasi soal limbah tersebut.

“Saya mencurigai ini alasan klise dan cenderung dibuat buat, 2018 ini kan sudah pernah mencuat dengan alasan yang sama, lalu apa saja yang dikerjakan selama ini, apa harus masyarakat kecil yang harus selalu menerima dampaknya,” ujar Andre heran.

Andre berharap kepada semua pihak terkait agar bekerja dan memperhatikan sungguh sungguh, terutama managemen dan KSO PG Asembagus mencari solusi yang tepat seperti yang rekomendasikan komisi 3 DPRD Situbondo.

“Membangun hanggar yang lebih luas dan representatif agar debu ampas tidak berterbangan kemana mana, haruslah menjadi prioritas serta memberikan kompensasi yang layak dan tepat sasaran tak kalah pentingnya, bukannya diberikan ke yang lain yang tidak terimbas polusi PG Asembagus,”Pungkasnya.

Reporter: Afrie

Editor/Publisher: Shelor

REKOMENDASI UNTUK ANDA