oleh

KontraS Sumut Bentuk Tim Pemantauan Isu Penyiksaan Bersama Jurnalis Tanah Karo

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menggelar diskusi bersama jurnalis Tanah Karo di Rudang Hotel Berastagi, Selasa (14/09/2021).

Diskusi ini bertujuan untuk mendorong para jurnalis daerah agar lebih peduli terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Staf Kajian KontraS Sumut Rahmat Muhammad mengatakan, jurnalis setidaknya memiliki dua peran dalam upaya penengakan HAM. Pertama, peran pendidikan melalui berbagai informasi baik online maupun cetak yang disajikan kepada masyarakat. Selanjutnya yang kedua berperan sebagai pemantauan kinerja negara (pemerintah) dalam melaksanakan kewajibannya. Peran tersebut yang menjadikan jurnalis tidak ubahnya sebagai pembela HAM atau Human Rights Defenders (HDRs).

“Sebagai pembela HAM maka perlu memiliki pemahaman yang baik soal isu HAM. Dan dalam diskusi HAM dasar kali ini kita fokus pada isu penyiksaan dan penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, penyiksaan dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling sering terjadi di Sumatera Utara. Fenomena ini dengan mudah kita temukan di lapangan. Maka dari itu, KontraS memberikan penekanan, sehingga terbangun pemahaman para jurnalis didaerah dalam melakukan monitoring dan peliputan kasus-kasus tersebut.

Dalam diskusi itu, Rahmat menjelaskan perbedaan antara penyiksaan dan penggunaan kekuatan berlebihan. Penyiksaan dilakukan oleh atau dengan persetujuan pejabat-pejabat negara yang berwenang untuk suatu tujuan tertentu. Seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi. Sedangkan penggunaan kekuatan berlebihan biasanya dilakukan saat belum dalam penguasaan negara.

“Penyiksaan adalah bentuk ketidak mampuan negara melakukan penegakan hukum yang humanis, seharusnya proses hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sudah menggunakan prosedural yang lebih ketat agar penyiksaan tidak jadi”, tegas Rahmat

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, penyiksaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang jelas-jelas dilarang. Bahkan, hak bebas dari penyiksaan merupakan suatu bentuk Hak Asasi yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun.

KontraS Sumut sendiri mencatat sepanjang Juli 2020 – Juni 2021 mencatat 8 Kasus Penyiksaan.

Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yang tercatat 9 kasus. Tentu angka ini hanya sebagian kecil kasus penyiksaan yang terjadi di Sumatera Utara.

Mengingat tidak semua kasus penyiksaan yang terjadi di Sumatera Utara dapat terpantau. Karena itu pula, Rahmat menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam upaya pemantauan kasus-kasus penyiksaan di daerah.

“Salah satu output kegiatan ini ya terbentuknya tim monitoring didaerah yang digawangi oleh para jurnalis,” tambahnya.

Salah satu peserta kegiatan, Hendrik Setiawan dari Kompas TV, menyampaikan beberapa kendala yang dialami jurnalis daerah dalam meliput isu-isu HAM, khususnya dalam peliputan kasus–kasus penyiksaan. Salah satunya, terkait masih kurangnya pemahaman jurnalis mengenai isu HAM. Disisi lain, masyarakat juga terkadang mendukung praktek praktek kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Khususnya terhadap para terduga pelaku tindak pidana seperti narkoba.

Hal lain yang disampaikan peserta diskusi yakni berkaitan dengan sulitnya para jurnalis di daerah untuk mencari narasumber yang relevan dalam mengungkap isu-isu pelanggaran HAM. Untuk itu para peserta menyarankan agar KontraS Sumut bisa lebih terbuka pada jurnalis daerah, baik dalam hal menjadi narsumber maupun sebagai rekan diskusi.

Kegiatan diskusi bersama Jurnalis di Tanah Karo ini merupakan rangkaian dari agenda –agenda sebelumnya. KontraS dalam beberapa tahun belakangan ini memang concern dalam membangun jaringan jurnalis di daerah sebagai upaya membangun relasi dalam mencari solusi penegakan HAM, khususnya di Sumatera Utara.

Reporter : ARDI

Publisher : alfon

REKOMENDASI UNTUK ANDA