oleh

Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Pengangkatan Pj. Bupati Sesuai UU 23 Tahun 2014

BEKASI || Bratapos.com-Pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah tepat. Hal tersebut dikatakan Budiyanto, Komisi II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi.

“Pengangkatan Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi telah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kehadiran Pj Bupati atas kewenangan Gubernur dengan persetujuan Mendagri, ini langkah sangat baik bagi Pemerintah secara institusional,” kata Budiyanto Selasa (7/9/2021).

Menurutnya, Pj. Bupati harus percaya diri untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Bekasi. Sebab sudah diatur oleh Undang-undang yang berlaku.

“Kalau Pj Bupati ini luwes mengayomi semua orang dan semangatnya memperbaiki Kabupaten Bekasi maka akan menjadi sebuah kemajuan. Jadi Pj Bupati harus percaya diri, karena dia menjalankan UU, mengatur masyarakat Bekasi,” jelasnya.

Setelah ditunjuknya Dani Ramdan sebagai Pj.Bupati Bekasi oleh Gubernur Jawa Barat, menurut politisi dari Partai PKS ini kinerjanya dinilai baik.

“Saya melihat kinerja Pj. Bupati sangat baik, selain terlihat cerdas dan ada niat baik mengurus Bekasi, beliau juga tidak memiliki historical yang terjadi pertentangan sejarah, beliau orang baru, tidak menjadi Pj Bupati karena motivasi ingin memimpin, jabatannya dua tahun reposisi Bupati,”ujarnya.

Dikatakan Budiyanto, diantara keseriusan Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan yaitu siap mengisi kekosongan jabatan struktural di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, baik dari Eselon I, II dan seterusnya. Karena kekosongan jabatan ini sangat krusial.

Dirinya juga meyakini bahwa pengangkatan Pj.Bupati telah dipertimbangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan sudah memenuhi persyaratan atas persetujuan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya mendukung pengangkatan Pj. Bupati Dani Ramdan dan tidak mungkin Gubernur melakukan sesuatu yang sembrono karena ingin menjalankan UU. Menjalankan UU yang tidak melanggar UU, kalau tidak memenuhi syarat tidak mungkin adanya pelantikan,” tegasnya.

Budiyanto juga memberikan pandangan kepada masyarakat agar melihat kedepan dan jangan lihat spion ke belakang untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Jadi jangan buang energi, kita harus lihat ke depan, jangan lihat spion ke belakang, jadi Kabupaten Bekasi bisa terbengkalai,”tutupnya.

Reporter : zw
Publisher : Brata Pos Jabar

REKOMENDASI UNTUK ANDA