oleh

2.593 Guru Swasta di Kudus Peroleh Tunjangan dari Pemkab

Last updated : Jumat, 07 Mei 2021, 20:00 WIB

KUDUS, Bratapos.com – Bupati Kudus HM Hartopo melakukan penyerahan secara simbolis Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) di pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (7/5). Pencairan tersebut kepada 2.593 guru swasta di Kabupaten Kudus.

Penyerahan tersebut diberikan secara simbolis kepada 5 orang guru dari perwakilan beberapa sekolah yang ada di Kudus. Hadir dalam penyerahan tersebut Asisten Pemkesra, Kepala Disdikpora dan Kabag Kesra. Sementara, perwakilan dari beberapa guru yang menerima pencairan diantaranya yakni SD Muhammadiyah 1, SMP NU Al Ma’ruf, SMP 3 Kudus, TK Muslimat NU Nurul Islam, serta SD 1 Barongan.

Bupati Kudus Hartopo mengucapkan rasa terimakasih kepada para guru yang telah berkorban ikut memajukan dunia pendidikan di kabupaten Kudus.

“Atas nama Pemerintah kabupaten Kudus dan pribadi, Saya ucapkan terimakasih kepada bapak ibu guru sekalian yang telah berjasa mencerdaskan putra putri kita serta turut ambil alih memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kudus khususnya,” katanya.

Hartopo mengungkapkan bahwa indikator dari kunci kesuksesan pembangunan daerah adalah salahsatunya dari dunia pendidikan. Jika maju dunia pendidikan suatu daerah, maka otomatis maju pula daerah tersebut.

“Pendidikan yang bapak ibu berikan pada anak-anak kita, akan menjadi bekal mereka menuju masa depan yang cemerlang, menjadi generasi pemimpin yang hebat dimasa depan, “ujarnya.

Hartopo juga meminta maaf terkait bantuan yang terlambat diterima oleh tenaga pendidik sehingga menjadikan resah dan gelisah

“Kami mohon maaf atas keterlambatan penerimaan bantuan. Harap dimaklumi, setiap ada pemberian bantuan tentunya melalui tim verifikasi dulu, karena tidak selalu sama jumlah penerima bantuan periode kemarin, hari ini, ataupun yang akan datang. Permasalahan tersebut kemungkinan terjadi karena ada yang meninggal, ada yang diterima CPNS, dan faktor lainya. Makanya dalam pencairan bantuan yang dikeluarkan butuh yang namanya verifikasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hartopo juga menjelaskan jika pemerintah daerah tidak bermaksud untuk memperlambat proses pencairan bantuan dikarenakan butuh yang namanya koordinasi agar bantuan tersebut tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak ada niatan memperlambat pencairan bantuan. Semua harus melalui prosedur yang berlaku serta butuh koordinasi dan verifikasi dengan OPD terkait agar tidak terkesan asal-asalan sehingga pemberian bantuan dapat tepat sasaran serta dapat menghindarkan kecemburuan sosial diantara para tenaga pendidik,” ujarnya.

Reporter: Aditya
Editor/Publisher: Arta

REKOMENDASI UNTUK ANDA