oleh

PT Angkasa Raya Steel, Dihukum Hakim Membayar 1 Miliar Lebih Uang Pesangon

GRESIK, Bratapos.com. ‘Hidup buruh’. Itulah suara yang begitu lantang dari puluhan buruh diluar ruang sidang, ketika majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Negeri Gresik, mengabulkan sebagian gugatan buruh terhadap PT Angkasa Raya Steel, yang mereka bekerja. Senin, 3 Mei 2021.

Dalam amar putusannya, menurut majelis hakim I Gusti Ngurah Taruna Wirhadika. Sebanyak 33 karyawan, PT Angkasa Raya Steel harus membayar hak-haknya, yaitu memberikan uang pesangon terhadap karyawan. Objek yang digugat ditolak oleh hakim. Sebab hakim menilai tidak sesuai dengan UU.

“Mengabulkan permohonan penggugat dari karyawan PT Angkasa Raya Steel sebagian. PT Angkasa Raya Steel, harus membayar uang pesangson,” tegasnya.

Kuasa hukum para penggugat yaitu Abdullah Syafi’i, mengatakan, syukur Alhamdulillah, atas putusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial. sebab majelis hakim mengabulkan gugatan para pekerja yang berjuang menuntut haknya selama beberapa bulan ini.

“Pada siang hari ini majelis hakim PHI telah memutus sesuai fakta-fakta persidangan, yakni pihak perusahaan harus membayar uang pesangon terhadap karyawan sejumlah 33, dengan total uang Rp satu miliar lebih,” kata Syafi’i.

Lebih lanjut, Syafi’i mengatakan, putusan ini masih belum inkrah. Sehingga masih ada waktu untuk melakukan upaya hukum selanjutnya oleh tergugat. “Yang pasti saya menunggu dari pihak tergugat, responnya atas putusan ini seperti apa,” ujarnya.

Atas putusan hakim yang salah satu pertimbangannya, berdasarkan Undang-undang cipta kerja. Syafi’i sangat optimis bahwa peraturan tersebut sangat melindungi hak-hak para pekerja.

“Ini sebagai jawaban, bahwa dengan diberlakukan Undang-undang cipta kerja. PHI Gresik telah memberikan keadilan bagi para pekerja yang menuntut haknya sesuai Undang-undang cipta kerja,” pungkasnya.

Terpisah, kuasa hukum tergugat PT Angkasa Raya Steel, atas putusan hakim masih pikir-pikir dulu. Selain itu kami akan koordinasi dulu sama ketua advokasi maupun dengan perusahaan. Yang jelas nanti akan disampaikan. “Upaya-upaya hukum selanjutnya, setelah koordinasi,” kata Imam Sayfudin.

Pewarta: Jamal
Publish: Dimas

REKOMENDASI UNTUK ANDA