oleh

Waduh! Kritik Dituding Mendiskreditkan, Akhirnya Musa Buka Suara Soal Penurunan Gaji Karyawan RSUD Malingping

PANDEGLANG, Bratapos.com-Musa Weliansyah, anggota DPRD Lebak, dituding mendiskreditkan PT Azaretha Hana Megatrading yang bergerak dibidang penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing) dilingkungan RSUD Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Pasalnya, Musa tidak objektif membuat statement, mestinya, sebelum melontarkan pernyataan keduanya dikonfirmasi, baik dari perusahaan PT AHM dan pihak RSUD Malingping.

“PT AHM sudah patuh terhadap aturan dan mekanisme kontrak kerja, harusnya sebelum melontarkan pernyataan, Dewan itu, bertanya juga kepada RSUD Malingping, jangan hanya mengkritik AHM dengan stetament yang tidak objektif dan terkesan mendiskreditkan perusahaan,” ujar Direktur PT AHM yang dikutip disalah satu media online Jum’at (30/4/21)

Menurut, Musa Weliansyah, menegaskan, apapun yang menjadi alasan PT AHM. Keberadaan Cleaning Service di RSUD Malingping, sebelum PT AHM mendapat kontrak mereka sudah bekerja. Artinya jangan gaji karyawan ditunda terus dikaitkan dengan urusan pihak user (RSUD) Malingping.

“Jadi saya tegaskan tindakan imbauan merumahkan karyawan cleaning service itu bentuk tidak profesional pihak perusahaan outsourcing. Karena berimbas pada pelayanan nantinya,” terangnya. Sabtu (1/5/21)

Musa, membeberkan, sebelumnya, Outsourcing di RSUD Malingping dikelola oleh PT Pamulindo Buana Abadi, nilai gaji yang terima Karyawan Rp 2,7juta perbulannya. Namun setelah dikelola oleh PT AHM Karyawan Cleaning Service itu hanya menerima gaji Rp 2,2juta. Artinya Gaji Karyawan mengalami penurunan sebesar Rp 500 ribu.

“Saya menyayangkan dengan murahnya gaji cleaning service tersebut. Perlu alasan yang tepat, kenapa mengalami penurunan, padahal tahun sebelumnya Rp 2,7 juta perbulan, namun kini menjadi Rp 2,2 juta perbulan itupun baru satu bulan . Jika nilai kontrak 2020 tidak mengalami penurunan, kenapa tahun 2021 gaji turun hingga Rp 500 ribu. Apa yang membedakan antara PT PBA dan PT AHM,” tanya Musa.

Musa juga mendesak terhadap PT AHM, agar segera memberikan gaji pokok kepada 37 Karyawan Cleaning Service RSUD Malingping, sebab mereka bekerja untuk menopang kebutuhan keluarganya. Jangan karena gara-gara pihak Outsourcing dengan User mengalami permasalahan. Karyawan jadi korban dan mesti dirumahkan.

Tak hanya itu, DPRD Lebak juga, menyatakan bahwa PT AHM telah terlambat memberikan gaji Karyawan. Harus didenda, dan harus mengeluarkan THR. Alasannya jelas hal itu tertuang dalam pasal 93 Ayat 2 UU Ketenagakerjaan, jumlah denda dibayarkan
telah diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

“Perusahaan outsourcing cleaning service di RSUD Malingping harus segera membayar gajih pokok, dan denda serta wajib memberikan THR kepada 37 pekerja cleaning service yang merupakan tanggungjawab perusahaan sebagai mana kita ketahui,” kata Musa.

Dikatakan Musa, himbauan yang dilakukan oleh PT Azaretha Hana Megatrading melalui surat terhadap Karyawan Cleaning Service RSUD Malingping. ‘Tidak diindahkan oleh Karyawan’ penyebabnya menurut karyawan takut ada unsur politik, sehingga sampai sekarang petugas kebersihan masih tetap bekerja seperti biasa, walaupun gaji belum dibayar pihak perusahaan.

” Sampai hari ini mereka tetap bekerja dengan baik. Mereka tetap melaksanakan kewajiban-nya selaku petugas kebersihan di RSUD Malingping,” imbuh Musa.

Musa juga mengaku dalam waktu dekat ini dirinya akan menyampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. “Saya akan menyampaikan persoalan ini ke Disnakertrans Lebak dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, untuk segara turun tangan,”tutupnya.

Penulis :Hadi

Publis : Sol

REKOMENDASI UNTUK ANDA