oleh

PBSR Banten Minta PemKab Riksus AMJ di 207 Desa

PANDEGLANG, Bratapos.com–Sekretaris Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) Provinsi Banten, mendesak kepada DPMPD dan Inspektorat untuk memeriksa 207 Kepala Desa di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Lantaran masa jabatannya akan segera berakhir menjelang Pilkades Juli 2021 mendatang.

Menurutnya, Kades pada setiap akhir masa jabatannya harus menjalani Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan (Riksus AMJ) dalam rangka menyelesaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) selama satu periode menjabat. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 46 Tahun 2016.

Kata Hadi Isron, selaku Sekretaris PBSR Banten, menjelaskan Riksus AMJ meliputi pemeriksaan semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Diantaranya, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Bantuan Gubernur (Bangub), Pendapatan Asli Desa (PADes), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) pajak daerah jangan sampai tertunda.

Selanjutnya dari hasil Riksus AMJ akan di tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian di serahkan kepada Kepala Daerah (Bupati). Di dalam LHP secara terinci di jelaskan seluruh hasil pemeriksaan selama satu periode menjabat.

Inspektorat juga harus fokus pada pemeriksaan anggaran Kabupaten atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang didalamnya terdapat fisik dan non fisik, termasuk kegiatan kelembagaan.

Dengan demikian, Kata Hadi, Inspektorat Pandeglang, tidak gampangan mengeluarkan rekomendasi terhadap kepala desa (petahana) yang mencalonkan lagi di Pilkades Juli 2021 mendatang. Tahapan dalam proses Pilkades sudah dimulai, jangan sampai rekomendasi yang dikeluarkan oleh inspektorat  menuai permasalahan dilapangan.

“Inspektorat harus lebih teliti dan selektif dalam mengeluarkan rekomendasi kepada petahana kepala desa, jangan sampai evaluasi laporan yang dikeluarkan oleh Inspektorat dalam bentuk rekomdasi memicu terjadinya permasalahan dilapangan,”tegasnya.

Dirinya juga mengaku heran, bagaimana bisa Inspektorat Pandeglang mengeluarkan rekomendasi sebagai prasyarat Pilkades, sementara yang diperiksa hanya 16 desa akibat terbatasnya anggaran. “Bagaimana Inspektorat mengetahui di 207 desa tidak ada permasalahan atau temuan, sementara audit reguler hanya 16 desa se Kabupaten Pandeglang. Kini tengah berjalan,”tutupnya.

Penulis : Hd

Publish : Sol

REKOMENDASI UNTUK ANDA