oleh

Terkait Penjaringan Prades di Wilayah Kedungtuban Dugaan Adanya Kecurangan Ketua Komisi A DPRD Blora Terima Audensi Dari Forum Kedungtuban Bersatu

BLORA, Bratapos.com – Ketua Komisi A Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya H.Supardi,menerima audiensi dari kumpulan Forum Kedungtuban Bersatu, terkait pelaksanaan penjaringan Perangkat Desa yang di duga tidak transfaran, dalam audensi bertempat di ruang lobi DPRD Blora Selasa ( 6/4/2021).

Menurutnya, dari perwakilan masyarakat Korlap Aksi tersebut Muhhamad Narso, mengatakan perlu adanya transparansi atau keterbukaan seperti dalam proses pemilihan Kepala Desa, itupun harus sama dengan pelaksanaan penjaringan perangkat Desa. Dan mengingat akan rawan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan tersebut.

Muhhamad Nasro selaku Koordinator audensi sekaligus ketua Forum Kedungtuban Bersatu menyampaikan, Ada beberapa tuntutan dari Forum Kedungtuban bersatu :

  1. Evaluasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa se-Kecamatan setempat ,sehingga dari tahapan- tahapan mulai pendaftaran sampai dengan verifikasi berkas.
  2. Evaluasi pelaksanaan ujian praktek komputer yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 perangkat yang tidak memadai sehingga dari beberapa lainya tidak maksimal dioperasikan dan ada dugaan manipulasi hasil nilai.
  3. Membatalkan atau menunda untuk Oenjaringan perangkat Desa se-Kecamatan Kedungtuban karena dianggap adanya dugaan tidak transparansi dan lainya tuntutan-tuntutan yang tidak bertentangan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara dari ketua komisi A anggota DPRD Blora H.Supardi,” menyampaikan kita tadi menerima rekan-rekan dari kelompok Forum Kedungtuban Bersatu yang kemarin ikut ujian komputer tidak lolos seleksi perangkat desa, memang Kedungtuban ini ada fenomena karena skotip primadona yang minat daftar hampir 500 orang. Lanjut Supardi sapaan Mbah Pardi, yang rumahnya beralamat Bogorejo, lalu apa yang harus kita sampaikan selaku Perwakilan Rakyat, ini rumah rakyat kita wakil rakyat, juga menerima apa yang menjadi keluhan mereka, jadi mereka kurang lebih 20an orang itu tadi sudah dari Pemda juga menyampaikan hal yang sama, mengenai tuntutanya, tentang ada dugaan kaitannya pelanggaran yang terjadi di Perbup pengadaan panitia dan sebagainya itu udah ranah teknis, ada di panitia desa,Kepala Desa, binaan teknis dan pengawas teknis.

“Kita mengawasi dan menyuport rekan-rekan Kades maupun penyelenggara lainya yang penting kegiatan pelaksanaan pemilihan perangkat desa itu, tidak terjadi suasana memanas, sehingga bisa berjalan lancar tidak terjadi muncul permasalahan berjalan baik dan tidak melanggar aturan, karena Blora selama ini sudah tertunda hampir 3 tahun,”ungkapnya.

“Karena dari amanat undang-undang lewat Permendagri, lewat PP, perdanya itu ada klausel Kepala Desa paling lambat 2 bulan untuk mengadakan pemilihan Perangkat Desa, setelah kosong tatau diberhentikan, “terangnya.

“Tugas kita hanya memantau kinerja tim pembina dan tim pengawas teknis, kita tidak bisa memutuskan ditunda atau diulang,”jelasnya.

Kemudian Yudi prihantono 34 tahun dari perwakilan kelimpok audensi mengucapkan terima kasih, kami sudah diterima dengan baik, semoga yang menjadi harapan kami dapat terealisasi.

Perlu diketahui forum Kedungtuban Bersatu menyampaikan dalam audensi di dua tempat yakni mulai PEMDA dan DPRD BLORA, jika nantinya tuntutanya belum terpenuhi atau belum ada solusi kami akan melakukan audensi kembali dengan membawa massa yang lebih besar, “tandasnya.

Reporter: Bambang
Editor: Arta
Publisher: Arifin

REKOMENDASI UNTUK ANDA