oleh

Sentani-FBS Blora Kembali Audensi Menuntut Transparansi Dana Sosial Perusahaan Atau CSR

BLORA, Bratapos.com – Setelah beberapa waktu yang lalu menggelar demonstrasi damai di Central Processing Plan (CPP) Gas Gundih yang bertempat di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Sedulur Relawan Tani dan Front Blora Selatan (Sentani – FBS), datangi Gedung DPRD Kabupaten Blora, untuk menyuarakan hal yang sama, menuntut transparansi dana tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR dari Perusahaan pengelola minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blora.

Rapat audiensi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, dari Partai Golkar, didampingi oleh HM Warsit, dari Komisi C dari Partai Hanura, Yuyus Waluyo, Ketua Komisi B dari Partai Nasdem, Munawar, dari PKB, Lina Hartini, dari PDIP, Ir. Siswanto dari Partai Golkar, Agus Untoro dari Partai Hanura, Mohammad Sahari dari PKS dan Mochammad Muchklisin dari PKB mewakili dari Bapemperda DPRD, serta Sekretaris Daerah, Komang Gede Irawadi.

“Kami sangat apresiasi sekali atas kehadiran Sentani dan FBS yang meminta audiensi terkait transparansi dana CSR, DBH dan proyek – proyek jaringan Gas, yang mangkrak, di daerah ring 1 dari CPP Gas Gundih, di Desa Sumber, kami mengundang seluruh perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blora, termasuk Pertamina EP” ungkap Siswanto, membuka audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora, hari ini Rabu (14/4/2021).

Koordinator Sentani Blora, Exy Agus Wijaya dengan lantang menuding para pengambil keputusan baik dari Perusahaan Migas maupun Pemerintah Kabupaten Blora, tidak serius mengentaskan kemiskinan di Blora, meskipun potensi ekonomi dari sektor minyak bumi dan gas sangat besar.

“Kami punya hak secara konstitusi untuk berbicara, menyampaikan pendapat dan mengkritisi terkait pembiaran rakyat Blora, terjebak dalam kemiskinan, meskipun semestinya kita kaya, karena ada potensi migas di Blora, yang sudah dieksploitasi besar – besaran, namun tidak memberikan kemakmuran bagi rakyat Blora, justru seakan – akan disuruh menjadi pengemis, harus buat proposal dulu kalau mau minta bantuan, ini tidak adil, sementara kalian hidup mewah – mewahan, mata kalian buta, telinga pun tuli, oleh penderitaan warga ring satu yang kalian ekploitasi,” tandas Exy sambil menuding satu per satu perwakilan dari Pertamina Asset 4 Field Cepu, SKK Migas, PGN, Titis Sampurna, dan Badan Usaha Milik Daerah PT Blora Patragas Hulu.

Politisi dari Menden, HM Warsit, pun ikut angkat suara terkait proyek jaringan Gas yang mangkrak dan dampak – dampak bencana yang terjadi atas keberadaan eksploitasi gas dari Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Dan dengan tegas meminta agar perusahaan tersebut memberikan laporan tertulis penggunaan dana CSR yang mestinya bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Blora.

“Saya minta mana laporan seluruh penyaluran dana CSR dari kalian, berapa besarnya untuk Blora, sedangkan di daerah ring satu saja, sangat minim, buktinya adalah Camat Kradenan, sumbangannya cuma berapa? Cuma sekelas penjual bensin eceran, tapi dampaknya bagaimana, jalan hancur, banjir yang menggenangi sawah warga, proyek kena luar kota semua, warga dan pengusaha lokal hanya menonton, kita ibarat ayam bertelur yang mati di lumbung pangan, ini keterlaluan,” tandas Warsit dengan keras.

Perwakilan dari Pertamina Asset 4 Field Cepu mengakui bahwa pemberian dana CSR di Blora masih sebatas charity atau sumbangan, dan itu pun harus ajukan proposal ke Pertamina Pusat.

“Namun kami sangat mendukung bila ada peraturan atau regulasi yang lebih rigit lagi untuk mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana CSR oleh Pemerintah Kabupaten Blora, “ungkapnya.

Reporter: Bambang
Editor: Arta
Publisher: Arifin

REKOMENDASI UNTUK ANDA