oleh

Retribusi Pajak Hotel Di Kabupaten Malang

            Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Merujuk pada Pasal 32 ayat (2) UU PDRD, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan diikuti adanya pembayaran. Adapun layanan tersebut termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Adapun yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

  1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

            Di sebuah Kabupaten Malang, banyak dijumpai berbagai wisata. Sehingga di Malang banyak bangunan sebuah penginapan untuk para wisatawan, hal ini akan membuat pemerintah Kabupaten Malang memperoleh PAD dari pajak hotel yang lumayan. Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak retribusi hotel. Kalau pada tahun 2020 target pajak retribusi hotel adalah Rp 1,7 miliar. Pada pada tahun 2021 naik 2 kali lipat lebih, yaitu Rp 4,2 miliar. Pasalnya, pajak retribusi hotel diambil berdasarkan jumlah tamu hotel, alih-alih memberikan tagihan pajak retribusi berdasarkan jumlah kamar yang dimiliki hotel. Akhirnya pun kalau hanya ada satu tamu, maka pajaknya satu tamu saja. Bukan yang satu bulan satu hotel musti Rp 3 juta, pemerintah tidak mematok seperti itu. Akan tetapi di masa Pandemi Covid-19 seperti ini, dapat membuat ketakutan para pemilik penginapan atau hotel atas naiknya pajak retribusi hotel, karena berkurangnya para wisatawan yang berkunjung di tempat wisata Kabupaten Malang tersebut.

            Sebagai acuan, hingga akhir bulan Oktober 2020, pajak hotel finis di angka Rp 1.622.543.049 . Artinya, dalam kurun waktu sebulan pajak hotel mampu menyumbang PAD Kabupaten Malang, hingga Rp 120.452.175 . Pajak hotel ini, memang menjadi salah satu sektor pajak daerah yang menjadi langganan surplus. Meski saat ini pandemi dan targetnya sempat mengalami penyesuaian, tapi pemerintah daerah tetap optimis untuk bisa surplus. Terbukti sampai akhir bulan November (2020) targetnya sudah terlampaui pada tahun 2019 pajak hotel ditarget Rp 4 miliar. Dari target tersebut, hingga akhir tahun 2019 Bapenda Kabupaten Malang mampu merealisasi pajak hotel diangka Rp 4.422.361.425 , atau surplus Rp 422.361.425 dari target yang ditentukan.

Penulis : Ria Syaidatul Umaroh 182020100032 Prodi : Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

REKOMENDASI UNTUK ANDA