oleh

Efektivitas Pembayaran Pajak Di Sidoarjo

Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang membayar pajak) kepada pemerintah yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang pajak bersifat memkasa, dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalam secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya (1990) ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pihak penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dengan ketentuan undang-undang untuk membiayai keperluan negara dan untuk kemakmuran masyarakat yang bersifat memaksa.

Pajak adalah konstribusi wajib bagi warga negara. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun di dalam UU KUP sudah dijelaska, meskipun pajak merupakan konstribusi wajib seluruh warga negara namun hal itu berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Siapa yang memenuhi syarat subjektif dan objektif itu? Mereka yang telah memiliki penghasilan melebihi batas PTKP. Pajak bersifat memaksa. Dapat disimpulkan, jika seseorang warga negara telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif maka warga tersebut wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang tentang pajak juga telah dijelaskan bahwa yang tidak membayar atau sengaja tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Memang pajak itu berbeda dengan retribusi. Ketika seseorang mendapat manfaat berupa parkir, maka orang itu harus membayar sejumlah uang parkir tersebut. Itulah retribusi. Namun pajak tidak seperti itu. Membayar pajak tidak akan mendapat imbalan atau manfaat secara langsung. Tetapi akan mendapatkan berupa fasilitas dan utilitas yang akan dirasakan nanti.

Sama halnya dengan negara demokrasi. Demokrasi yang artinya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pajak pun demikian, bisa dikatan bahwa pajak berasal dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Maksudnya adalah penghasilan atau anggaran dana suatu negara berasal dari rakyat yang melalui pemungutan pajak yang harus dibayar oleh rakyat guna untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari tiga sektor yaitu pajak, non pajak,

dan hibah. Di negara Indonesia, pajak merupakan penopang terbesar APBN. Sumber pendapatan negara akan digunakan untuk keperluan negara seperti membangun fasilitas dan infrastruktur yang akan dikembalikan untuk rakyat dalam membantu program guna mensejahterakan rakyat. Hampir 80% lebih penerimaan dana pemerintah berasal dari sektor pajak. Dengan adanya pajak, tentunya pemerintah memiliki dana utnk menjalankan pembangunan nasional untuk mewujudkan tema

besar negara Indonesia saat ini yaitu menjadi Indonesia Maju agar terealisasikan. Di sisi lain pajak juga mempunyai peranan yang penting dalam mengatur pertumuhan ekonomi.

Disadari atau tidak, masyarakatlah yang membangun negara itu sendiri bukan pemerintah. pemerintah hanya menyediakan sarana untuk membangun saja. Dengan membayar pajak, masyarakat akan merasakan adanya infrastruktur dan fasilitas umum. Adanaya beberapa infrastruktur dan fasilitas umum ini akan membuat segala aktivitas atau kegiatan menjadi lebih mudah. Membayar pajak juga dapat membantu program pemerintah dari segi pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Operasional (BOS) yang dapat membantu masyarakat yang ingin

bersekolah. Dengan membayar pajak, negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing. Misalnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Selain itu juga dapat membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarkat contohnya adalah pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

Selain itu juga untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif. Contonya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan rekreasi. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai peran atau pertahanan negara dan untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu untuk pengeluaran dana untuk anak yatim piatu. Jadi dengan membayar pajak, masyarakat akan menikmati atau menggunakan fasilitas dan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, subsidi bahan pangan dan bahan bakar minyak, pengembangan alat transportasi, hingga gaji karyawan. Penerimaan Pajak Daerah pada sektor penerimaan pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir memiliki kontribusi cukup besar untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

Dalam rangka menaikkan pendapatan pajak daerah di tahun 2020, Pemkab Sidoarjo akan memasang 200 alat perekam atau pemantau transaksi objek pajak daerah. Pemasangan 200 alat perekam transaksi dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi kebocoran penerimaan pajak daerah. Menurut Ketua PHRI Sidoarjo (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), Achmadi memperkirakan jumlah hotel dan restoran mencapai 800-an titik. Targetnya, oleh Badan Pelayanan Pajak semua akan dipasang alat perekam transaksi. Potensi penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan ditiap daerah memiliki hasil pendapatan pajak yang besar dan maksimal maka pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pemungunutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dilimpahkan seluruhnya ke pemerintah daerah dan diurus oleh Dinas Pendapatan. Diantara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi yang besar di Kabupaten Sidoarjo salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada tahun 2013 ajak bumi dan bangunan sebesar 105,89% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 99,51% pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 103,68%, pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 103,60% kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 104,41%, Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan tingkat kontribusi dengan kriteria sangat kurang yaitu sebesar 4,83%, Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan di kabupaten sidoarjo masih tergolong dalam kriteria sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efeketivitas penerimaan PBB kabupaten sidoarjo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 103,42%. (Sumber : Data Intern Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo, diolah)

Data diatas dapat diketahui dapat diketahui bahwa data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan setiap 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dan memberikan potensi terhadap penerimaan pendatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menyumbang pajak daerah terbesar dan diharapkan akan terus meningkat di setiap tahunnya, karena semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dan dengan pendapatan daerah akan menunjukkan kualitas otonom daerah semakin meningkat. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh berkembang pajak daerah dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Sidoarjo lebih baik dan maju.

Peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan harus di dukung dengan upaya perbaikan struktur dan system yang baik guna untuk meningkatkan efetifitas dan efesiensi pemungutan. Jika realisasi penerimaan PBB semakin besar maka akan mendekati target yang bias di capai dan telah ditetapkan, maka hal tersebut dapat membuat efektifitas semakin besar. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengukuran efektifitas dapat dilakukan dengan membandingkan target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat dikatakan sangat efektif jika presentasenya lebih dari 100 persen. Pengaruh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang di hasilkan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang menyangkut pajak daerah perlu untuk mengupaya optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah yang cukup besar untuk pembangunan kota, karena besar kecil penerimaan yang didapat dari hasil penerimaan daerah tergantung dari pemungutannya. Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan

potensi dan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sangat maju dan berpotensi dalam perkembangan industri. Banyak industri-industri maupun perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan kecil yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo, perkembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup signnifikan. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kawasan industri diantaranya adalah Kawasan Industri Kecamatan Sidoarjo, Kawasan Industri Kecamatan Jabon dan Kawasan Industri Kecamatan Krian. Didalam kawasan industri tersebut l objek di Kabupaten banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan usahannya tersebut. Penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Sidoarjo, karena di kawasan Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri, dan daerah pengembangan, baik investasi maupun pemukiman yang dapat meningkatkan perekonomian, Sehingga di kawasan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang besar untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang meningkatkan pendapatan daerah.

Konsep Pembangunan

Dalam hal efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan, Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo belum melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB, sehingga kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo sebagai yang berwenang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hendaknya dapat mempertahankan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan lebih meningkatkan kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan pendataan ulang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar potensi-potensi baru dapat terdata dengan baik, Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo harus terus meningkatkan kinerjanya, dengan peningkatan kinerja tersebut, misalnya dengan memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak akan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena dari hasil pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menujang perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Diharapkan untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo juga melakukan penagihan aktif (door to door) dan penagihan pasif, Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo memberikan surat tunggakan kepada wajib pajak yang belum membayar PBB P-2, memberikan keringanan/pengurangan pajak antara 0 sampai 50% kepada wajib pajak, dan penghapusan denda. Dalam hal kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori sangat kurang, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas pendapatan dapat mengupayakan untuk meningkatkan penggalian potensi pajak bumi dan bangunan yang telah ada. Selain itu dinas pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya agar taat membayar pajak karena manfaatnya akan sangat berguna untuk seluruh masyarakat. Selain itu manfaat membayar pajak adalah dapat membuat negara Indonesia menjadi lebih maju dari sekarang. Ciri-ciri dari negara maju adalah mayarakat yang memiliki kesadaran dalam membayar pajak tinggi. Pajak berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri dan juga untuk pemerintah.

“Warga Bijak Taat Bayar Pajak”

Penulis : Helmie maulia w mahasiswa universitas Muhammadiyah sidoarjo – ilmu Administrasi Negara

REKOMENDASI UNTUK ANDA