oleh

Perebutan Kursi Ketua DPC Gerindra Binjai Dimulai, Prabowo Pilih Siapa ?

Bratapos, Sumut – Memasuki masa penyegaran kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, perebutan kursi pimpinan DPC Partai Gerindra Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara kian memanas. Hampir seluruh anggota Legislatifnya secara terang-terangan mengincar posisi kursi tersebut.

Dalam konstalasi persaingan merebut posisi Ketua DPC Partai besutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto itu, muncul satu nama pesaing berasal dari internal kepengurusan DPP Partai Gerindra itu sendiri, yaitu Rahmat Sorialam Harahap.

Dirinya digadang-gadang akan berkolaborasi dengan salah satu tokoh di Kota Binjai guna merebut kursi pimpinan DPC Gerindra.

Rahmat juga merupakan eks Calon Walikota Binjai pada saat Pilkada tahun 2020 lalu, Dia dijagokan oleh Gerindra dan PKS. Namun Paslon bernomor punggung 01 itu harus terpuaskan oleh rendahnya perolehan suara yang diraih.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Nomor : 247/PL02/Kpt/1275/Kota/XII/2020, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai, menetapkan Rahmat Sorialam Harahap dan pasangannya dengan raihan suara sebesar 15,29%. Persentase tersebut membuat Rahmat Sorialam harus menduduki peringkat terakhir dari kedua rivalnya.

Padahal, saat Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu, capres Prabowo Subianto yang utamanya diusung Partai Gerindra berhasil meraih suara sebanyak 99.753 suara, dari keseluruhan suara sah pemilih yang berjumlah 155.566 suara.

Pada saat Pileg di tahun yang sama 2019 silam, Partai Gerindra juga berhasil mendapatkan 5 kursi di DPRD Kota Binjai.

Lima kursi tersebut diisi oleh Yudi Pranata, Yudi diamanatkan oleh DPP sebagai Ketua Fraksi Gerindra, Ryan Prasetya Kusnanda, Joko Basuki, Ahmad Azra’i Aziz yang diketahui saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD, dan Muhammad Iskandar.

Kelimanya merupakan anggota legislatif baru, hasil dari cuci gudang Periode 2014-2019.

Perolehan jumlah suara Pilpres dan Pileg tersebut tergolong fantastis, serta merta membuktikan kecenderungan masyarakat Binjai yang mencintai Partai Gerindra dan sosok yang diusungnya.

Sehingga kekalahan Rahmat dalam kontestasi Pilkada di Binjai, dan rendahnya suara yang diperoleh dinilai lantaran sosoknya yang tidak mendapat simpatik dari masyarakat. Bahkan diketahui beberapa pengurus di tingkat Kecamatan dan Kelurahanpun memalingkan dukungan atas dirinya.

Kegagalan itu diprediksi akan menimbulkan efek negatif terhadap ajangnya jika terpilih menjadi Ketua DPC Partai Gerindra di Kota Binjai, tak terkecuali juga Pemilu 2024 mendatang.

Informasi yang berhasil dihimpun Bratapos.com dari sumber yang dianggap kredibel, Jum’at (8/1), saat ini perebutan posisi Ketua DPC Partai Gerindra Kota Binjai telah mengerucut pada persaingan dua nama, antara Rahmat Sorialam dan salah seorang dari lima Legislator Gerindra Kota Binjai. Keduanya sama-sama berambisi dan kian melancarkan manuvernya di DPP.

Pengamat Politik dan Hukum sekaligus Direktur Government Againts Corruption & Discrimination yang berkantor di Jakarta, Andar Situmorang menilai tidak sepantasnya jabatan ketua DPC partai di duduki oleh kader yang bernotaben pernah menjabat sebagai pengurus DPP partai.

Kader di daerah harus diberikan ruang dan di utamakan untuk mengisi kursi pimpinan partai di tingkatan Kabupaten/Kota, agar fungsi check and balance berjalan lebih efektif guna memajukan partai.

Andar berpendapat, sebaiknya posisi Ketua DPC Partai Gerindra diberikan oleh kader daerah Kabupaten/Kota yang kini duduk di kursi Legislatif dan memiliki jabatan strategis, demi melahirkan keseimbangan dalam berdemokrasi dan mewakili partai untuk berpartisipasi menggerakkan roda pemerintahan di daerah-daerah.

“Masa iya dari jabatan pengurus DPP yang termasuk kategori elit partai turun ke level pengurus DPC, secara citra turun peringkat dong. Terus dimana tempat dan fungsinya kader-kader partai yang berasal dari daerah. Mereka pastinya jauh memiliki pengetahuan tentang isu, konflik, dan situasi politik di daerahnya. Hal itu akan menjadi nilai plus tersendiri untuk mendongkrak elektabilitas dan membesarkan partai di tempat tinggalnya, dibandingkan orang yang biasa stay di Ibu Kota Jakarta,” ucap Andar.

Partai Gerindra tidak mengenal Muswil maupun Musda, seperti kebanyakan yang dilakukan oleh partai politik lainnya guna penyegaran kepengurusan.

Maka dari itu, Lanjut Andar, “Ketum Prabowo haruslah jeli dan memperhatikan sejumlah nama yang maju merebut posisi Ketua DPC Gerindra. Kader yang loyal terhadap Partai, mumpuni ketika diberikan jabatan strategis, dan proporsional dalam hal menarik simpatik masyarakat, kriteria seperti itu selayaknya menduduki kursi komando sebuah partai,” imbuhnya, Jum’at (8/1) melalui pesan WhatsApp. (dyk.p)

REKOMENDASI UNTUK ANDA