oleh

Protes “Omnibuslaw” Gedung DPRD Banyuwangi, di Padati Ribuan Demonstrasi

BANYUWANGI, Bratapos.com- Matinya micropon saat Fraksi Demokrat sedang menggelar sidang pengesahan rancangan UU Cipta kerja berbuntut panjang dengan melancarkan aksi demo di berbagai kota, dengan memprotes keras rancangan UU cipta kerja yang tidak berpihak pada warga Masyarakat, khususnya para buruh.

Dari beberapa poin naskah dalam rancangan UU cipta kerja yang masih simpang siur keabsahannya, dan belum jelas isinya karena belum di dok palu oleh Puan Maharani, disenayan 5 Oktober 2020 silam. Namun dari beberapa naskah poin-poin rancangan UU cipta kerja (Omnibus law) yang beredar di Masyarakat justru mengakibatkan polemik berkepajangan.

Hal tersebut seakan memaksa gabungan mahasiswa dari Unair, PMII, HMI, GMNI, RUPA, dan Aliansi STM se- Kabupaten Banyuwangi menggelar aksi demo turun ke jalan menyampaikan aspirasinya dan meminta keadilan.

Para pendemo yang memadati areal Gedung DPRD Banyuwangi, tepatnya di Jalan Jendral A. Yani tersebut, berharap aspirasinya diteruskan, namun jika aksinya tak ditanggapi pendemo mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi. Senin, (12/10/2020).

Aksi demo yang di dampingi oleh Nauval Badri serta beberapa anggota DPRD dari berbagai fraksi tersebut, disambut Michael Edy, selaku pimpinan DPRD Banyuwangi, bahkan dirinya langsung menandatangani tuntutan pendemo terkait UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Michael Edy saat dikonfirmasi mengatakan, “Saya pasti menghargai, apalagi saya pimpinan DPRD, dan aksi demo itu hak warga, siapapun boleh melontarkan aspirasi atau kritikan baik kepada DPRD maupun ke Pemerintah untuk meneruskan apa yang diinginkan,”ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan, seharusnya Bupati menyurati pemerintah pusat, karena penolakan dari mahasiswa sangat deras, seperti yang dilakukan Gubernur Jawa timur.

“Saya harap Bupati juga melakukan seperti apa yang dilakukan Gubernur jawa timur, DPRD sendiri sudah menulis surat, tapi belum tau bagaimana kedepannya, yang pasti sebagai pimpinan saya akan terus berusaha agar usulan dari Banyuwangi diterima oleh Presiden, dan segera membuat perpu, jika menunggu judicial reviuw itu kan lama, apalagi kita kan belum tau naskah aslinya seperti apa dan berapa halaman, malah mereka ribut dulu sebelum naskah rancangan UU itu di dok disenayan,”imbuh Michael Edy.

Disinggung terkait isu Demokrat ikut mendanai aksi demo pihaknya lebih dalam menerangkan.

“Uang dari siapa yang akan kami pakai, sedikitpun tidak ada, bagaimana kita harus mendanai atau mensupport pendemo,
silahkan cari satu saja ke pendemo, jika kami membiayai, satu saja temukan, boleh lah Demokrat yang mendalangi aksi demo di Banyuwangi, malah beberapa ormas ada yang bertanya, apakah saya akan ikut demo, jangan tanya pada saya, tanyakan ke hati nurani, dan tanya kepada ormasmu, apakah ormasmu melihat omnibus law ini merugikan rakyat apa tidak, jika merugikan rakyat menurut ormasmu silahkan suarakan, tapi jika tidak merugikan rakyat iya pulang saja,”Pungkasnya.

Reporter: Waluyo/ Bratapos (Tim).

Editor/Publisher: Shelor

REKOMENDASI UNTUK ANDA