oleh

Kemerdekaan Pers Omong Kosong:”Wartawan Taik” hingga “Kriminalisasi Wartawan”

Last updated: Kamis, 29 Oktober 2020, 10:21 WIB

Sumut, Bratapos.com- Kemerdekaan Pers dijamin oleh Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Kebebasan Pers sangat terasa adanya pada pasal 28 F UUD 1945, melalui amandemen kedua, yang berbunyi,” setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala jenis saluran yang tersedia.” ungkap ketua Kontras Independen Regional Sumatera Mahyuddin. Hal ini juga termakhtub dalam pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan pers, fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah,

Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 : Pers nasional melaksanakan peranannya:

  1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
  2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan
  3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
  4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan
  5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Ada pun Kemerdekaan pers diatur dalam:

Pasal 4 ayat (1) : Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,

Pasal 4 ayat (2) : Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran

Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.” Terang Andar Situmorang SH.MH

Namun apa yang terjadi di Poldasu terkait kasus yang dilaporkan oleh Dodi Syailendra yang merasa dicemarkan nama baik perusahaan PT.JAMPALAN BARU terhadap Pimpinan Cabang Media Bratapos Sumbagut Fahmi Handrianto. Hal ini awalnya terkait atas pemberitaan media Bratapos.com mengungkap dugaan kuat terhadap beras memakai pemutih produk dari PT.JAMPALAN BARU. Kasus beras pemutih tersebut berlanjut kepada chatting di group media wartawan taslabnews.com.

Pencemaran Limbah Udara PT JAMPLAN BARU

Pada chattingan di group wartawan media taslabnews.com tersebut para wartawan saling lempar data dan fakta tentang kebobrokan PT.Jampalan Baru terkait limbahnya, hingga pimpinan cabang Bratapos Sumbagut Fahmi Handrianto melakukan sharing sebuah data foto berdiri didepan pabrik pengolahan kepala sawit (PKS_red). “Lihatlah wahai para jurnalis pencemaran limbah udara PT.Jampalan Baru”. Dalam foto tersebut PT.Jampalan Baru tidak mengakui perusahaan PKS tersebut adalah miliknya akan tetapi itu adalah PKS PT.SATU. Admin grup taslabnews.com tidak pernah menegur atau memperingati terkait postingan tersebut. Inilah yang menjadi dasar pelaporan pimpinan cabang Bratapos Sumbagut Fahmi Handrianto ke Polres Asahan 10 bulan lampau. Lamanya kasus ini berjalan dipolres Asahan mendapat atensi Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin menariknya ke Poldasu.

Kasus pelaporan pihak PT.Jampalan Baru ini di wakilkan Humas perusahaan bernama Dodi Syailendra, sejak akhir 2019 silam. Tanpa mengikut sertakan Dewan Pers kasus ini bergulir hingga terjadi Kriminalisasi terhadap jurnalis sebagai pimpinan cabang Bratapos Sumbagut,Fahmi Handrianto.

Lain hal lagi terhadap wartawan berinisial R yang mengalami cacian dan makian terhadap profesinya sebagai wartawan. Dengan arogan pihak Lantas Tanah Karo berujar ” Wartawan Taik..”.ucap Aiptu Sitanggang tersebut. Menurut Mahyuddin sebagai ketua KontraS Independen Regional Sumatera ” kebebasan itu Hak Azasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan wartawan dilindungi Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999, kebebasan pers itu pasti dan tidak mengada-ngada. Profesi yang melekat tak terpisahkan dan khususnya diketahui oleh Dodi Syailendra serta Masyarakat banyak serta kepolisian sebagai Wartawan Media Bratapos. Seharusnya kepolisian mengungkap tabir kebenaran, kenapa takut PT.Jampalan Baru mengakui adanya takeover/akuisisi transaksi jual beli saham antara PT.SATU ke PT.Jampalan Baru yang disembunyikan?”. Terang Mahyuddin.

“milyaran uang PPh dan PPn yang tidak disetor ke negara loh…Jangan dibungkam jurnalis Indonesia dengan melakukan kriminalisasi terhadap wartawan!” Tutup Mahyuddin dari KontraS Independen Regional Sumatera geram. (Team Bratapos Sumbagut)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar

  1. Katanya NKRI negara hukum dan setiap warga negara yg baik tunduk kpd hukum yg berlaku tanpa terkecuali, jadi bila menghina seenak mulutnya dgn kata “wartawan taik”itu dah jelas melanggar hukum apalagi yg di hina itu para pers yg dilindungi UU saat bertugas dan pers juga sebagai ujung tombak/tiang dari NKRI.kalau hal ini tdk ada tindak lanjutnya dari penegak hukum, apa gunanya para jurnalus/pers menjalankan tugasnya sebagai wartawan..

  2. Repoblik ini adalah negara yang keseluruhan aktifitas nya dipayungi hukum yang dituangkan dalam undang undang, tidak benar jika ada sebuah pasal saja dalam satu undang undang berbenturan dengan undang undang lain.

    Undang undang kebebasan Pers adalah undang undang khusus agar tidak terjadi kriminalisasi serta pengkebirian Jurnalis, jika masih ada juga tindakan melawan hukum yang sengaja dibenturkan dengan dalil dalil karet sebagai upaya konspirasi busuk dan pembusukan Control sosial, ini lantas mau dibawa kemana bangsa yang bernegara ini…!

REKOMENDASI UNTUK ANDA