oleh

UU ITE: Pencemaran Nama Baik Hanya Buat Perorangan Bukan Perusahaan/Organisasi

Last updated: Minggu, 25 Oktober 2020, 14:40 WIB

Tebingtinggi, Bratapos.com- Akhir-akhir ini banyak pihak yang alergi dan tidak nyaman dengan pemberitaan Anti korupsi, Penyalah gunaan anggaran, mafia anggaran hingga dugaan perbuatan melawan hukum, ale-alenya pihak yang kebakaran jenggot tersebut membuat laporan pengaduan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan delik “pencemaran nama baik” sekalipun belum cukup bukti permulaan dan mengerti apa dan bagaimana pencemaran nama baik cukup untuk dijadikan perbuatan melawan hukum, ini sebahagian resume diskusi kecil Ratama Saragih Walikota Non Budgeter LSM Lira bersama awak media Bratapos.com, Sabtu (24/10/2020).

Dalam Buku KUHPidana dijelaskan, pencemaraan/penistaan dapat dibagi dua bagian besar yakni:

1).pencemaran/penistaan lisan sebagaimana di ancam dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah a)dengan sengaja, b)menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, c)menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, d)dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum.
2).Pencemaran/penistaan tertulis sebagaimana diancam dalam pasal 310 ayat (2) KUHPidana dengan unsur-unsurnya a)semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1), b)menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan/atau ditempelkan.

Patut dicermati bahwa pada pencemaran nama baik terdapat alasan peniadaan sifat perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik tidak bisa dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan penggiat antikorupsi, awak media berhak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan, pencemaraan nama baik.
Dengan hapusnya sifat melawan hukum, sama artinya pelakunya berhak melakukan semata-mata untuk kepentingan umum dan sangat perlu, isinya juga haruslah benar tidak boleh palsu.
Dalam Pasal 27 ayat (3) serta pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti KUHP, namun hanyalah memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”, sayangnya dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”,
Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor.2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan bahwa mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
KUHPerdata juga mengatur ketentuan penghinaan yang dikelompokkan dalam buku ke ketiga tentang perikatan, secara umum diatur dalam BAB III pasal 1365 KUHPdt. Ketentuan penghinaan dalam KUHPerdata secara umum ditujukan untuk meminta ganti rugi berdasarkan pasal 1373 KUHPerdata.


Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menurut pakar hukum R.Soesilo dikatakan, bahwa Objek dari penghinaan, pencemaran nama baik haruslah Manusia Perseorangan, bukan instansi pemerintah. pengurus suatu perkumpulan atau segolongan penduduk,
Penggiat jejaring ombudsman Sumatera Utara ini dengan tegas mengatakan “sebelum seseorang akan melaporkan dugaan pencemaran nama baik, orang tersebut harus meyakini atau jika mungkin dapat memastikan kata atau kalimat yang dimaksud dalam pemberitaan benar ditujukan kepada orang tersebut (pelapor) yang merugikan kepentinganya.
Jika tuduhan sipelapor tidak benar dan atau tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukumnya, maka sipelapor dapat dikatakan melakukan fitnah dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana diancam dalam pasal 311 KUHPidana, pungkas R.Soesilo.

Penulis : R.Soesilo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

REKOMENDASI UNTUK ANDA