by

Perubahan Pedum Sembako Tahun 2020, Musa Weliansyah Apresiasi Langkah Kemensos

LEBAK.Bratapos.com– Perubahan Pedum program sembako tahun 2020 melarang ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa atau lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.

Langkah tersebut, menurut Musa sudah tepat, objektif, profesional dan profosional dalam melaksanakan penyaluran program Bantuan Sembako Pangan (BSP)

Politisi PPP Lebak Musa Weliansyah sangat mengapreasiasi langkah  pemerintah pusat yang telah merubah Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako  Perubahan pada bulan Oktober Tahun 2020.

“Saya sangat mengapresiasi Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai  yang telah merubah Pedum penyaluran program sembako tahun 2020. Artinya program ini sudah melakukan evaluasi dan membenahi yang tadinya menjadi sorotan setalah agen E-warong BPNT dikuasi oleh beberapa oknum Kades, Prades, ASN, Pendamping PKH, TKSK atau Tenaga Pelaksana Bansos Pangan serta  keluarganya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak,” dan kabupaten/kota lainnya di provinsi Banten ujar Musa Weliansyah yang merupakan Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak melalui keterangan tertulisnya. Sabtu (24/10/2020).

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dari 280 agen, Musa menyebut hasil yang dianggap belum seutuhnya valid tersebut karena belum melakukan uji petik sepenuhnya dari total 403 agen di Kabupaten Lebak. Namun, dapat diyakini kata Musa, dari hasil hasil uji petik sementara 280 agen sudah menunjukan adanya dominasi agen di Lebak.

Musa mengungkapkan, sebelumnya dirinya telah melakukan uji petik soal beberapa agen E-warong didominasi oleh beberapa Kades, Prades dan lainnya.

“Saat itu, dari 280 Agen terdapat 128 agen BPNT yang didominasi oleh oknum Kades dan Prades, selain itu ada juga istri dari TKSK, PNS dan juga Pendamping Desa dan pegawai Kecamatan,” beber Musa.

Tidak hanya itu musa juga melaporkan adanya dugaan praktek monopoli Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Permohonan audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, dan Inspektorat Jendral  Kemensos RI.

Terbukti dia sudah beberapa kali melaporkan carut marutnya program  bantuan sembako pangan  tahun 2020 atau yang dikenal program BPNT ini, dari mulai melaporkan supplier perogram sembako dan agen BPNT, harga yang tak sesuai HET.

Komoditi yang dinilai tak layak konsumsi hingga melaporkan atas dugaan conflic of interst pada tangal 12 juli 2020 ditujukan kepada  tim pengendali perogram BPNT yang diketuai Mentri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan, Kepala Bapenas selaku wakil ketua, Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan (TNP2K) selaku sekertaris eksekutif, serta para anggota tim pengendali program sembako yaitu Mendagri, Kemensos, Mendikbud , Mentri Agama, Mentri ESDM, Menkeu, Mentri Perdagangan, Mentri Pertanian, Menkumham, Menkominfo, Mentri BUMN, Mentri riset dan pendidikan tinggi, Mensesneg, Sekertaris kabinet, Kepala BPS, Kepala staf ke Presidenan, Gubernur BI dan Kepala OJK.

Seperti diketahui, Politisi PPP asal Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Musa Weliansyah ini memang dikenal kritis dalam menyikapi penyaluran program Penanganan Fakir Miskin di wilayah Lebak. Musa dikenal aktif dalam pengawasannya sebagai anggota DPRD Lebak.

Reporter : Hadi Isron

Publish. : Sol

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

REKOMENDASI UNTUK ANDA