by

Laporkan PTPN IV ke RSPO dan ISPO..!!

Bah Jambi,Bratapos.com- Masyarakat telah ditangkap 3 orang, wajar saja karena salah satu intel kepolisian resort simalungun memerintahkan masyarakat lewat telephone selulernya “HADANG dan tahan mobilnya sambil menunggu kami ke lahan”. Siapakah yang mampu melawan strategi kepolisian yang seenaknya diperintahkan perkebunan PT.PN 4.

Sangkot Manurung

Perjuangan masyarakat adalah sebuah amanah yang dituangkan dalam SK. Bupati terdahulu yaitu No. 1/II/10/LR/68 tgl. 14/09/2020 yang dilengkapi Peta persawahan disahkan oleh Bupati Simalungun bernama Letkol Rajimin PURBA pada tahun 1966, tetapi hal ini tidak pernah diindahkan oleh Bupati Simalungun berikutnya hingga sekarang.

Presiden RI pada menyatakan kepada perusahaan perkebunan Negara maupun swasta segera kembalikan tanah hak masyarakat Yang ber Hak , Dan jika perkebunan tdk mengembalikan ,
Maka dicabut konsesinya..!

Bahwa dalam SK Bupati sudah jelas dikatakan, bahwa petani 147 kepala keluarga, mereka bukanlah petani penggarap tanah perkebunan, tetapi petani persawahan yang berasal dari tanah kampung, seharusnya pihak perkebunan memberi tanah pengganti dengan fasilitas yang sama, untuk menghindari persengketaan antara penduduk dengan pihak perkebunan sebaiknya pihak perkebunan mengembalikan tanah semula.

Bahwa dengan keberadaan SK Bupati No. 1 tahun 1968 pihak perkebunan tidak pernah mengakuinya dan selalu mengatakan tidak berlaku sebagai alas Hak atas tanah dimaksud kecuali HGU. Dan yang menjadi pertanyaan kapan masyarakat sempat membuat sertifikat tanah pada masa waktu thn 1966-1968 yang pada saat itu kena imbas dari kejadian G.30S PKI,inilah awal perkebunan mempertahan dan cara inilah yang di ikuti sampai sekarang.

PTPN 4 memerintahkan kepolisian resort Simalungun bersama kekuatan oknum TNI serta ormas OKP dan massa dari luar dan lingkungan perkebunan untuk melakukan penanaman kelapa sawit dan merusak tanaman masyarakat 147 KK, maka masyarakat 147 KK melalui Sangkot Manurung sebagai kuasa dan sekaligus sebagai ahli Waris dari 147 KK memohon agar pimpinan dan pejabat yang dapat mengambil keputusan berkenan membuat kebijaksanaan berdasarkan kebenaran fakta sebagaimana sesuai dengan temuan dan hasil pemeriksaan Lembaga OMBUDSMAN RI yang sudah berjalan dalam waktu cukup lama.

Kuasa hukum membuat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 04/02/2019 dan telah disampaikan kepada PT.PN 4 dan KEMENTERIAN ATR/ Kepala BPN-RI secara khusus kepada Bapak Menteri BUMN Erik Tohir Menteri ATR/BPN-RI Sofian jallil Bupati Simalungun JR.saragih, Dirut PT.PN 4 Sucipto. Sebagaimana amanah Rapat Terbatas ( RATAS) Presiden RI pada tanggal 3/5/2019 Yang pada intinya menyatakan “kepada perusahaan perkebunan Negara maupun swasta segera kembalikan tanah hak masyarakat Yang ber Hak , Dan jika perkebunan tdk mengembalikan ,
Maka dicabut konsesinya.”tegas Presiden Bapak Jokowi sebagai Presiden RI.

Besar harapan masyarakat 147 KK, atas pernyataan presiden tersebut , maka tanah persawahan seluas 200 Ha dapat segera kembali agar masyarakat mendapatkan hidup dan penghidupan demi kelangsungan generasinya. Maka dengan hal ini media Bratapos.com melalui kepala Cabang Bratapos Sumbagut Fahmi akan melaporkan melalui complaint form RSPO terhadap kejadian sengketa antara PTPN 4 kontra rakyat miskin.

Publisher : F.Handrianto

Editor : Said

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

  1. semoga lahan masyarakat 147 KK segera mendapatkan hak yang semestinya dari dulu harus diberikan oleh PTPN4 Bah Jambi.

REKOMENDASI UNTUK ANDA