oleh

Dana Kelurahan, Walikota Tanjung Balai Diduga Kangkangi Permendagri No.130

Last updated: Sabtu, 26 September 2020, 12:41 WIB

Tanjung Balai, BrataPos.com – Walikota Tanjungbalai diduga kangkangi peraturan Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang Dana Kelurahan atau Dana DAU Tambahan.

Sejak berjalannya Program Pembangunan yang menggunakan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 di Kota Tanjungbalai, terjadi keresahan dan menimbulkan pertanyaan besar ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjungbalai, terkhusus bagi masyarakat di Kelurahan.

Hal ini mengakibatkan tokoh masyarakat seperti Direktur Eksekutif Laskar (Lembaga Advokasi dan Studi untuk Kedaulatan Rakyat) H. Ucok Roufdi angkat bicara terkait hal sangat meresahkan bagi masyarakat Tanjungbalai tersebut.

Menurut H. Ucok Roufdi, kegiatan pembangunan dengan menggunakan Dana Kelurahan yang ada di Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019 tidak Transparan dan terkesan ditutup tutupi, 20 Januari 2020.

“Dan menurutnya lagi tidak sesuai dengan peraturan Permendagri No.130 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kota Tanjungbalai,” ucap Nya.

Selanjutnya tegas Ucok Roufdi yang sekaligus Sekretaris Umum Partai Demokrat Kota Tanjungbalai mengatakan kepada salah satu awak media, “Proyek Pembangunan tersebut tidak melibatkan Potensi kelompok Masyarakat di Kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan Kota Tanjungbalai”.

“Malah sebaliknya Anggaran Dana Kelurahan tersebut yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Tetapi di kerjakan oleh Pihak Ketiga atau memakai Jasa Rekanan. Dan itu artinya Walikota Tanjung Balai mengangkangi Permendagri No. 130 Tahun 2018”, tegas Ucok Roufdi.

Kemudian para awak media mempertanyakan hal tersebut kepada Kabag Keuangan Pemko Tanjungalai M. Rasyid MRP (Evan) tentang Dana Kelurahan apakah masuknya ke Kas P.A (Penggunaan Anggaran) atau ke Kas Pribadi dan seharusnya pengerjaan tersebut dilakukan oleh Kelurahan yang selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Evan menjelaskan ke awak media “bahwasanya Dana Kelurahan itu sudah masuk ke Kas Daerah, masalah siapa pengerjaan nya itu bukan ranah Saya untuk menjawab nya, Saya hanya mencairkan dana apabila pengerjaan sudah selesai dikerjakan oleh pihak ketiga dan pengerjaan sudah dinyatakan pada foksinya, Senin 21 September sekitar pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai.

Kemudian, H. Ucok Roufdi meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan Audit Insvetigasi terhadap pengguna Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah sebesar Rp. 17.604.928.500 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari DAU tambahan sebesar Rp. 11.474.278.000 (Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) di tambah lagi Dana Pendamping dari APBD Kota Tanjungalai sebesar Rp. 6.130.650.000 (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dengan dana signifikan sebanyak ini membuat pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat Tanjungbalai dan kenapa harus ditutup tutupi, masyarakat juga berharap Audit Insvetigasi dari BPK RI membuahkan hasil agar tidak ada lagi yang bermain dan menyelewengkan serta muncul dugaan yang menggelapkan Dana Kelurahan di Kota Tanjungbalai.

Ditempat yang berbeda awak media mempertanyakan tentang Kontraktor (Pihak ketiga,rekanan) kepada Muhammad Amin yang selaku Kabag Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tanjungbalai menjelaskan ke awak media bahwa, “Setahu saya tentang pelelangan itu melalui Camat yang menunjuk penyedia, kemudian penyedia yang menyeleksi rekanan untuk mengerjakan kegiatan Dana Kelurahan itu”, jelas Nya. Senin 21 September 2020 sekitar 12.15 dituangkan kerjanya.

Akan tetapi setelah ditelusuri oleh awak media ketiap pengerjaan proyek Kelurahan yang ada di Tanjungbalai, semua dilakukan oleh pihak ketiga atau rekanan dan bukan dari Kelurahan (Pemberdayaan masyarakat), terhendus ucapan dari masyarakat Kelurahan, “kami dari pihak Kelurahan tidak ikut dalam pengerjaan.

Reporter : Tim Bratapos

Publisher : Handrianto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

REKOMENDASI UNTUK ANDA