oleh

Terpidana Narkoba Di Hukum 7 (Tuju) Tahun Inkrah Tapi ” Di Bebaskan Bersarat Oleh ADVOKAT Ridwan Saleh

Malang,Bratapos.com-Terpidana Debi Karyawan warga Sentong Rekesan RT.23 RW.05 Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang akhirnya keluar dari Lembaga Pemsyarakatan menghirup udara segar dan akan kembali berkumpul ditengah-tengah keluarga dan masyarakatnya. Pasalnya, Advokat Senior Ridwan Saleh kembali menunjukkan kehebatannya melakukan Upaya Hukum Luar Biasa dengan mengirimkan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI sesuai Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2019/PN.Kpn pada tanggal Senin 02 Desember 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 192/Pid.Sus/2019/PNKpn.

Pada Sidang Judex Facti Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan berikut Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) terhadap Terdakwa Debi Karyawan dimana ketika itu telah didampingi oleh Advokat Posbakum Pengadilan Negeri kepanjen yang bernama Abdul Halim, SH.MH sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Kpn tanggal 8 Maret 2019. Menurut Majelis Hakim yang meriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut yang terdiri dari Haga Sentosa Lase, SH.MH selaku Hakim Ketua, Safruddin, SH.MH dan Sutriyono, SH.MH selaku Hakim Anggota dan Lutfi Anwar, SH selaku Panitera Pengganti, dalam amar putusannya mengadili menyatakan Terdakwa Debi Karyawan Bin Sauri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) menjelaskan : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Upaya Hukum Luar Biasa tersebut, Ridwan selaku Penasihat Hukum yang kedua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2019, antara lain memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, agar perkara Debi Karyawan tersebut mohon disidangkan ulang pada Pengadilan Negeri Kepanjen karena Ridwan telah menemukan adanya Novum/ Alat Bukti baru serta sejumlah temuan/ kelemahan alat bukti Penuntut Umum yang dijadikan dasar untuk menghukum Terdakwa, serta cara penerapan hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri kepanjen yang menurut hemat Ridwan adalah penerapan hukum yang keliru dan salah besar karena menyimpang dari Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, mengingat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Advokat Ridwan datang menghadap ke Pengadilan untuk menghadiri Sidang atas Surat Relas Panggilan PK kepada Penasihat Hukum Terdakwa. Pada hari itu juga Ridwan membawa alat bukti surat serta lima orang Saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang disampaikan dengan benar dibawah sumpah serta dihadiri oleh Jaksa Penuntu Umum.

Suatu pemandangan yang sempat memancing perhatian pengunjung sidang yang dihadiri oleh sekelompok elemen LSM LP-KPK dan sejumlah Wartawan media cetak dan On-line itu oleh karena setelah Ridwan selesai membacakan Permohonan PK-nya dihadapan pengunjung sidang dan oleh Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah ada tanggapan yang ingin disampaikan, lalu Penuntut Umumpun langsung membacakan bantahannya namun lagi-lagi Ridwan melakukan interupsi kepada Majelis Hakim : Interupsi bapak Hakim Yang Mulia bahwa bantahan oleh Penuntut Umum harap diabaikan dan tidak perlu didengar dan mohon diabaikan saja sebab Sidang pada hari ini adalah atas perintah Mahkamah Agung selaku Judex Juris dan bukan untuk keputusan perkara Judex facti sebab Judex Facti telah inkrah. Hakim Ketuapun menegur Penuntut Umum yang kelihatan rupa-rupanya salah kaprah oleh karena persidangan tersebut adalah Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali, dimana Pengadilan negeri Kepanjen hanyalah sebagai pintu masuknya berkas menjembatani perkara menuju ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diadili dan diputus sendiri oleh Mahkamah Agung, lalu Hakimpun menolak kertas yang disodorkan oleh Penuntut Umum tadi, maaf Kontra anda saya tolak, silahkan ajukan ke Mahkamah Agung, Penuntut Umumpun menerangkan bahwa ia biasa lakukan seperti itu ditempat lain namun Ketua Majelis dengan tegas dan suara lantang mengatakan silahkan anda lakukan ditempat lain tapi dengan kami tidak boleh dilakukan seperti ini. Pungkas Ketua Majelis.

Sepintas dari jarak kejauhan nampak Jaksa Penuntut Umum raut mukanya mengkerut yang seolah terkesan kecewa dan tersipu malu. (Gambar dalam foto : Heri Susanto Ketua Umum LP-KPK Jatim sedang mengapit Ridwan sesaat setelah Sidang .Ungkap Ridwan Saleh Kepada awak media . (Bersambung)

Repoter :Conk Arif

Editor Publizer : Hadi

REKOMENDASI UNTUK ANDA