oleh

Polda Jateng Petakan Titik Kerawanan Pilkada Serentak dan Tahapan Pilkada Jelang Memasuki Kampanye 2020

SEMARANG, Bratapos.com – Sejumlah 14 ribu lebih personel kepolisian dikerahkan Polda Jateng guna mengamankan pelaksanaan pilkada serentak 2020 dan belasan ribu personel kepolisian berkolaborasi dengan aparat TNI guna mengamankan pelaksanaan pilkada.

Polda Jateng telah memetakan sejumlah titik kerawanan Pilkada serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 21 daerah pun menggunakan alat ukur Indeks Potensi Kerawanan (IPK).

“Dari 21 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada dikerahkan 14 ribu personel Polri ditambah TNI. Kapoldapun sudah menugaskan jajaran guna mengamankan daerah yang menggelar pilkada. Dari semua daerah menjadi fokus pengamanan pilkada, namun dengan ekskalasi yang berbeda,” ujar Kabidhumas Polda Jateng.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Jateng Anik Sholihatun menambahkan, sejumlah daerah yang menggelar Pilkada masuk kategori berpotensi rawan pelanggaran dan 21 daerah yang menggelar Pilkada di Jateng, sembilan daerah di antaranya potensi kerawanannya tertinggi.

“Dari sembilan daerah yang masuk kategori rawan tinggi ada Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Klaten, Sragen, Rembang, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Selebihnya masuk rawan sedang,” ujar Anik.

“Selebihnya tidak menutup kemungkinan di 21 lokasi tersebut ada daerah-daerah dianggap kurang rawan, rawan, dan sangat rawan,” tutur Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol. Iskandar Fitriana Sutisna, Sabtu (12/9/2020).

Sejauh ini tim terus bekerja agar potensi gangguan dan kerawanan Pilkada dapat diminimalisasi. Selain itu, Kombes Pol. Iskandar Fitriana Sutisna tidak merinci titik mana saja yang sudah dicatat dan dievaluasi. Tentunya hal ini menjadi data intelijen yang tidak bisa kami sampaikan,” ujarnya.

Selebihnya IPK Pilkada 2020 diukur menggunakan 5 dimensi, 17 variabel, dan 118 indikator. Dari Keseluruhannya disandingkan karakteristik potensi kerawananan masing-masing daerah. Hal itu sudah menjadi catatan kepolisian yang dijadikan pedoman dalam rangka melakukan deteksi dini dan mencegah dari dini terjadinya gangguan kamtibmas atau terjadinya hal yang tidak diharapkan menjadi dasar pengamanan satuan kewilayahan,” ujar Kombes Pol. Iskandar Fitriana Sutisna.

Kapolri sebelumnya mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020, 7 September 2020 guna memperkuat usaha pencegahan klaster baru penyebaran virus Corona atau Covid-19 saat semarak Pilkada Serentak 2020. Dalam Surat Telegram atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis itu ditandatangani oleh Kabaharkam Polri Komjen.

Agus Andrianto selaku Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan Covid-19 Tahun 2020, yang ditujukan kepada para Kasatgas dan Kasubsatgas Opspus Aman Nusa II-2020, para Kaopsda dan Kaopsres Aman Nusa II-2020. Memasuki penetapan pelaksanaan tahapan Pilkada. Tahapan Paslon menuju waktu kampanye nantinya ada interaksi masyarakat secara langsung. Antara penyelenggara Pilkada, peserta Pilkada, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19. Sesuai arahan pimpinan Polri kita perkuat pencegahannya,” ujar Agus Andrianto,” Rabu (9/9/2020).

Menurut Kabaharkam Polri Komjen. Agus Andrianto dalam aturan tersebut demi memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Adapun perintah dalam surat telegram tersebut untuk Polda dan Polres yaitu:

  1. Bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, dan stakeholder terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini agar berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, serta aman Covid-19.
  2. Mempelajari dan memahami peraturan KPU Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020 khususnya tentang pembatasan jumlah peserta kampanye (Rapat Umum maksimal 100 orang, Ratas maksimal 50 orang, debat maksimal 50 orang, dan lain-lain).
  3. Melakukan penggalangan kepada seluruh Paslon gubernur, wali kota, bupati, dan Parpol untuk mendeklarasikan komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.
  4. Melakukan kembali sosialisasi penerapan Protokol Kesehatan secara masif dengan melibatkan influencer, Youtuber, artis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain yang membumi atau diterima/didengar oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan pendekatan secara formal maupun informal.
  5. Meningkatkan pelaksanaan Patroli Cyber dalam mencegah penyebaran hoax, black campaign, hate speech, dan pelanggaran lainnya (sebagai contoh kampanye pada masa tenang) mengingat dimasa pandemi ini penggunaan teknologi informasi sebagai media kampanye akan meningkat.

“Dari surat telegram tersebut bersifat perintah untuk dilaksanakan. Polri juga sebelumnya sudah membahas penguatan dalam pencegahan supaya Pilkada 2020 tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Polri bersinergi dengan Bawaslu dan KPU melalui rapat dalam video conference saat menyiapkan kesiapan pengamanan Pilkada 2020,” ujar Kabaharkam Polri Komjen. Agus Andrianto.

Reporter : Imam Bbm
Editor/Publisher: Lut Arta

REKOMENDASI UNTUK ANDA