oleh

“Tower Tak Berizin” Dewan Komisi C Singgung Satpol PP Lemot Dan Tutup Mata

LUMAJANG, Bratapos.com- Frekwensi adalah salah satu sumber daya terbatas yang merupakan milik Negara, Operator Telekomunikasi hanya memiliki hak pengguna frekwensi, lalu pemerintah daerah mendapatkan manfaat dari pajak yang telah diterapkan.

Penggunaan Tower untuk memanfaatkan jalur Frekwensi, adalah hal biasa di jalur komunikasi.

Menurut keterangan dari ketua komisi C DPRD Kabupaten Lumajang,Trisno, karena beberapa waktu yang lalu pihaknya telah melakukan sidak di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau DPMPTSP Lumajang, ditemukan ada beberapa tower yang tak berizin.

“Ada beberapa tower telekomunikasi telpon seluler yang tidak berizin atau masa izin nya sudah habis di kawasan kota Lumajang dan sekitarnya,”ujar Trisno.

“Kita sudah mengambil tindakan yang tepat dengan memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan operator tower di Jakarta, namun saya sangat menyayangkan kinerja satpol PP yang terkesan lamban, dan tidak tegas dalam menegakan aturan perda ini,”Tegas anggota Dewan ini. Rabu (26/8/2020).

Sementara pihak Satpol-PP Lumajang sendiri ketika ditanya kenapa tidak adanya tindakan tegas dalam menerapkan aturan Perda memilih Bungkam.

Saat di konfirmasi ke DPMPTSP
Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya memang masih ada beberapa tower yang tak berijin.

“Iya betul memang beberapa waktu lalu sidak komisi C, dan sampai saat ini tower tersebut belum mengurus ijin nya namun masih beroperasi,”Pungkasnya.

Reporter: Wawan

Editor/Publisher: Shelor

REKOMENDASI UNTUK ANDA