oleh

“Pupuk Subsidi Langka” Petani di Situbondo Pusing Dan Mengeluh

SITUBONDO, Bratapos.com- Dua bulan lebih salah satu warga yang diketahui atas nama Dayat, warga Desa Wringin Anom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, telah dipusingkan dengan tidak tersedianya pupuk subsidi untuk tanaman pertanian miliknya. Hingga dengan adanya kesulitan tersebut, dirinya dengan terpaksa memupuk tanamannya dengan pupuk ala kadarnya sembari menunggu pupuk yang bersubsidi dari pemerintah datang.

Sepertinya rasa kesulitan tersebut tidak dirasakan sendirian oleh Dayat, pasalnya ketika wartawan Bratapos.com melakukan konfirmasi ke salah satu kios yang terletak di daerah Panji, pihaknya mendapatkan penjelasan jika kiriman pupuk ke kiosnya memang berkurang, baik itu dari waktunya maupun untuk jumlahnya.

“Biasanya satu Minggu dapat kiriman dua kali mas, dan sekarang satu Minggu hanya satu kali saja, itupun hanya dua ton paling banyak, ya saya terima saja,”Ujar Diky pada Wartawan Bratapos.com. Senin, (24/8/2020).

Dayat juga menambahkan bahwa saat pupuk datang, dalam sekejap saja ludes jadi rebutan para petani, bahkan juga tidak sedikit yang tidak kebagian pulang dengan tangan kosong, belum lagi petani yang tidak sempat ke kios karena datangnya tak ada pemberitahuan sebelumnya. Bahkan atas permasalahan pelik soal kelangkaan pupuk hingga sampai ke Nashim Khan anggota DPR RI Komisi VI dapil III Jatim dari fraksi PKB, saat reses bulan Agustus 2020, di Orilla Cafe Bondowoso, di depan para awak media Nashim menengarahi ada persoalan serius dari sisi teknis regulasi karena dari pihak pabrik pupuk Petro Gresik maupun Kaltim menurutnya tidak ada masalah.

Namun kejadian serupa berulang kembali di Situbondo. Nashim menilai waktu itu masalahnya ada pada pembagian alokasi, input RDKK serta lemahnya koordinasi PPL dengan petani, sehingga diperoleh kabar di Situbondo mendapat jatah 20 ribu ton.

Salah satu distributor di Situbondo H. Fachrudi, yang juga dari anggota DPRD Situbondo Komisi lV sempat menyangkal atas terjadinya kelangkaan pupuk didaerah wilayahnya, bahkan menurut dirinya hal itu dikarenakan adanya aturan dari pusat telah berubah total.

“Kalo dulu pupuk subsidikan tidak dibatasi, tapi sekarang tidak lagi tiap hektar dijatah 3 kwintal itu aturannya se Indonesia mas,” ungkapnya.

“Oleh karena itu pemerintah Kabupaten diminta segera menyetorkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), jadi berapa jumlah areal di Situbondo termasuk berapa kebutuhan pupuk itu dapat dilihat dari RDKK,”Sambungnya Fachrudi.

Ternyata dinas belum menyetorkan RDKK dan di bulan-bulan akhir ini pupuk sangat dibutuhkan petani, pemkab masih akan menyetorkan RDKK ke Provinsi dan juga ke pusat.

Lebih lanjut Fachrudi berharap pola pikir petani sedikit demi sedikit berubah bahkan harus sedikit demi sedikit mengurangi pemakaian pupuk kimia beralih ke pupuk organik, sedangkan untuk Pemkab secepatnya menyelesaikan format dan memvalidkan RDKK dan segera menyetor ke pusat agar kebutuhan pupuk untuk para petani bisa tepat waktu dan juga tepat sasaran,”tambahnya.

Sedangkan Kadis DTPHP, Sentot Sugiono, masih belum dapat dikonfirmasi menurut sekretaris Dinas Senen (25/08/2020), Kadis tidak ngantor sedang tidak enak badan, Kabid yang membidangi soal pupuk pun tidak ada ditempat. Berbekal nomor Handphone yang diberikan oleh sekdin, nomor Kadis belum bisa dihubungi hingga berita ini ditayangkan, tapi jurnalis Bratapos.com, belum dapat menyajikan pernyataan dari DTPHP.

Reporter : A free

Editor/publisher : Shelor

REKOMENDASI UNTUK ANDA