oleh

Pemda Usulkan 4 Raperda, Fraksi NasDem Jangan Ada Hak Rakyat Yang Terabaikan

LAMPUNG TIMUR, Bratapos.com. |-Dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 4 usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang di gelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung Timur Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Agus Putra Eka Jasutra yang juga Sekretaris Fraksi menyampaikan bahwa pada prinsipnya Fraksi NasDem akan mendukung dan menyetujui semua Rancangan Peraturan Daerah dengan catatan Perda-Perda yang akan dibundangkan harus sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.13/08/2020

Diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah menyampaikan 4 usulan RAPERDA kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Timur tanggal 10 Agustus 2020 yang lalu, antara lain :

  1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT. BPRS Kabupaten Lampung Timur,
  2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan PDAM Way Guruh,
  3. Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 sd 2037 dan
  4. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari 4 RAPERDA yang di Usulkan redaksi menangkap beberapa hal yang menjadi pokok dari Pemandangan Umum Fraksi Partai NasDem pada rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPERDA usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang di gelar di Ruang Sidang DPRD Lampung Timur pada 11/08/2020

Pertama, Fraksi NasDem mendukung Rancangan Peraturan Daerah yang di usulkan tersebut selama bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lampung Timur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi,pungkasnya

Kedua, Meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lampung Timur dan Panitia Khusus untuk secara seksama dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dalam segala proses penyusunan Peraturan Daerah dimaksud serta melibatkan masyarakat agar peraturan daerah yang disusun dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan seusai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Ketiga, Meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Lampung Timur, Panitia Khusus serta Bagian Hukum Pemda Lampung Timur dan pihak terkait mempertimbangkan aspek keuangan daerah agar dengan disahkannya Peraturan tersebut nantinya tidak saja menjadi peningkatan beban anggaran belanja Daerah namun juga mampu meningkatkan kemampuan
memperoleh sumber-sumber pendapatan asli Daerah, ujarnya,

Reporter : Nofisa Saifudin

Editor Publisher : Yopi Z

REKOMENDASI UNTUK ANDA