by

Kades Karangrejo Drs. Kuwat, Akuratkan Prioritas PKT

NGAWI, BrataPos.com – Pembangunan infrastuktur terus ditingkatkan oleh Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Menurut ketua TPK Desa Karangrejo Joni, pihaknya tetap memberlakukan kebijakan prioritas Dana Desa kepada dua hal, yaitu pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

“Terkait komposisi persentase untuk pemberdayaan dan sarana prasarana ini pada dasarnya sangat tergantung pada kebutuhan dan prioritas yang ada di Desa Karangrejo, dan mendasar kesepakatan dalam rembuk desa, beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Joni menambahkan, Pemerintah Desa Karangrejo sendiri telah menyusun program prioritas pembangunan desa, yaitu Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan sarana jalan pertanian di sekitar Desa Karangrejo. “Begitu juga dengan bahan baku atau material yang digunakan untuk pembangunan, harus menggunakan bahan baku lokal atau desa setempat,” ungkapnya.

Dalam memilih pekerja proyek pun kata Joni harus ada prioritas, yaitu menggunakan tenaga kerja setempat di luar masa panen, diutamakan pengangguran atau setengah pengangguran, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan penduduk miskin.

Menurut dengan Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018 dan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Padat Karya Tunai ditujukan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, anggota keluarga dengan gizi buruk sesuai sasaran PKT yaitu, laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun dibuktikan oleh Fotocopy KTP, harus enduduk desa setempat dibuktikan oleh Fotocopy KTP, penganggur dan setengah penganggur dibuktikan dengan daftar penganggur dan setengah penganggur tiap RT dan RW, d).

Selain itu, anggota keluarga miskin, dibuktikan dengan masuk data BKKBN sebagai Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Anggota keluarga yang memiliki gizi buruk, dibuktikan dengan daftar keluarga yang memiliki balita bergizi buruk tiap RT dan RW. Hal itu dilakukan dengan tujuan mewujudkan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dibawah garis kemiskinan dengan Hak Upah Kerja, yaitu tukang Rp. 95.000,- per hari dan pekerja Rp. 80.000,- per hari.

“Sehingga mereka mendapat tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, minimal meringankan beban mereka untuk biaya sehari-hari,” tambahnya.

Tak main-main, Kades Karangrejo, Drs. Kuwat datang dan meninjau langsung pelaksanaan tahap awal skema padat karya ini. Beberapa titik telah dikunjungi langsung pelaksanaan antara lain proyek padat karya di RT.05 Dusun Bugel dan RT.01 Ngadipiro berupa rabat jalan dengan volume 935 x 3,5 x 0,10 = 327,25 m2, yang menyerap Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2020 sebesar Rp.359.950.100,-.

Drs. Kuwat juga menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan ini mengoptimalkan untuk upah tenaga kerja. Namun, Pemdes perlu terus didorong agar melaksanakan pembangunan dengan melibatkan banyak warga marginal sebagai tenaga kerja.

Kades Karangrejo, Drs Kuwat mengatakan, Dengan demikian, desa bebas melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhannya dengan tetap bersikap afirmatif. Sementara posisi tenaga kerja ahli dan pembantu tenaga kerja ahli diutamakan bagi warga desa yang memiliki keahlian/pengalaman, baik warga marginal maupun bukan.

“Dengan begitu, proses seleksi tenaga kerja bisa dipercepat dan kualitas pekerjaan tetap terjaga. Pemeritah desa melalui Ketua TPK, memfasilitasi Pemdes melaksanakan Musyawarah Desa untuk mengidentifikasi dan menetapkan sasaran Proyek Padat Karya Tunai di Desa Karangrejo,” pungkas Kades Karangrejo, Drs. Kuwat.

Reporter : Zae/Adv
Publish : Jamal

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 comments

REKOMENDASI UNTUK ANDA