oleh

Saling Lempar Tanggung Jawab Pihak Kontraktor dan Pemda Salah Gusur Lahan Petani

HALSEL, Bratapos.com– Penggusuran lahan ( kebun ) milik petani dalam merintis pembuatan jalan lintas pulau Mandioli Kabupaten Halmahera Selatan ( Halsel ) Propinsi Maluku Utara yang tidak terpakai dan rusak kini masih menjadi polemik antara pemilik lahan, kontraktor dan Pemda Halsel.

Pengrusakan lahan yang tidak terpakai ( diluar badan jalan ) yang digusur (dirusak) oleh pihak kontarktor dan Pemda Halsel dengan luas 7.404 m2 dan kerugian jenis tanaman berupa kelapa 64 pohon dan cengkeh 23 pohon tersebut hingga kini belum ada kepastian hukum dalam penyelesaiannya.

Sementara itu, pihak CV. Moderen Maju Membangun (kontraktor) saudara Rafli saat dikonfirmasi pada Kamis 30 Juli 2020 yang lalu mengatakan, “salah gusur saat merintis jalan lintas Pulau Mandioli yang merugikan para petani adalah kesalahan dari pihak PU,” kata Rafli.

Kami, terang Rafli, dari pihak kontraktor bekerja sesuai dengan petunjuk dari pihak PU. Sementara jalanya pekerjaan penggusuran, dari pihak PU setelah memantau, pihaknya mengalihkan kembali di tempat lain dengan alasan tidak layak”.

“Untuk itu kesalahan penggusuran badan jalan adalah tanggung jawab pihak PU,” jelas Rafli.

Dilain pihak, pemèrintah daerah Halsel melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) mengatakan, penggusuran diluar badan jalan ( pengrusakan ) adalah tanggung jawab pihak kontraktor. Pemda hanya siap mengganti rugi tanaman milik petani yang terkena badan jalan. Sementara itu korban penggusuran jalan dengan jumlah 22 orang yang diwakili Hi. Ismail Lauhin mengatakan, “lahan kebun kami yang digusur oleh pemda Halsel sejak bulan Januari 2020 dan sampai saat ini belum ada kejelasan untuk ganti rugi itu sangat menyusahkan serta mengecewakan kami,” katanya.

Hi. Ismail membandingkan Pemda Halsel dengan Pemda Halmahera Tengah ( Halteng ) dengan kasus yang sama.

“Hal ini sebagaimana saya kutip dari pemberitaan pada koran harian Posko Malaut edisi kemarin,” kata Hi. Ismail kepada media Bratapos.cm, Kamis (6/8/2020).

Lanjutnya, Pemda Halteng sangat bijaksana dalam menyelesaikan sengketa harga pembebasan lahan petani. Pihak Pemda Halteng saat ini terus berkordinasi langsung dengan pemilik lahan, dan bila sudah ada kesepakatan harga, maka Pemda segera meyelesaikannya.

Berbeda dengan pemda Halsel kata Hi. Ismail, “sudah kurang lebih 6 bulan sejak penggusuran, sampai saat ini belum ada kejelasan. Baik itu kerugian di luar badan jalan ( salah gusur ) maupun kerugian yang terpakai pada badan jalan. Bahkan sesuai informasi yang kami terima, Pemda berjanji akan membayar pada tahun 2021 akan datang,” ujarnya.

Sangat terbeban dipikiran kami saat ini, keluh Hi. Ismail, “pengrusakan lahan dan tanaman kami (salah gusur) dengan luas 7.404 m2 tersebut hingga kini belum ada kejelasan dari Pemda, apakah dibayar atau tidak. Karena sampai saat ini masih saling melempar tanggung jawab antara pihak kontraktor dengan pemda,” kesal.

(Fahri/Redaksi)

REKOMENDASI UNTUK ANDA