oleh

Tiga Orang Aktivis PALI, Sambangi Kantor DPRD Untuk Mencari Solusi Terkait Membuka Lahan, Agar tidak melanggar hukum.

Penukal Abab Lematang Ilir – Bratapos.com. Sudah menjadi Tradisi turun temurun membuka ladang baru dengan cara membakar, itu dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, Karena membuka lahan merupakan Suatu keharusan bagi masyarakat demi kelangsungan hidupnya  bagi para petani yang Kebunnya di anggap tidak layak lagi untuk di panen maka akan dilakukan peremajaan atau kembali ditanam tanaman baru, yang kesemuanya itu adalah dengan cara membuka lahannya setelah dibakar akan digunakan untuk menanam padi dan tanaman karet dan lain-lainnya. Karena dari situlah sumber penghasilan petani.

Hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat, bahkan kita sendiri tidak tahu kapan kebiasaan seperti ini dimulainya, menurut masyarakat, lahan yang sudah dibakar akan menjadi lebih subur, bahkan tradisi ini juga yang membudayakan kegiatan saling tolong menolong sesama warga sekitar disaat pembakaran lahan yang suda mereka buat pembatas api yang suda di anggap aman.

Sementara Masyarakat Awam terkhusus yang mayoritas petani tidak mengerti membuka lahan dengan cara dibakar membuat negara Indonesia dianggap dunia sebagai negara penyumbang kabut asap yang terbesar, Dan akhinya Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan undang undang tentang larangan membuka lahan dengan cara dibakar, yaitu Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar, dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal 10 Miliar. Maka membuka lahan dengan cara membakar menjadi perbuatan yang melanggar hukum.

Sayangnya dikeluarkan Undang Undang tersebut, sejauh ini Pemerintah belum memberikan solusinya bagi masyarakat bagaimana cara membuka lahan selain dengan cara dibakar,
Apakah Pemerintah menyiapkan alat berat untuk membuang limbah atau menyiapkan pupuk untuk menyuburkan lahan. Disini, Pemerintah terkesan tidak mau tahu, yang jelas membuka lahan dengan cara dibakar melanggar hukum.

Hal ini merupakan permasalahan hidup masyarakat banyak, tidak bisa dianggap sepeleh, Disatu sisi membuka lahan adalah Harus di lakukan demi kehidupan selanjutnya, sedangkan disisi lain dampak hukum sudah menunggu bagi yang masih nekat membuka lahan dengan cara membakar,

Hal inilah yang menggerakan hati , tiga orang aktivis di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), merasa terpanggil untuk mencarikan solusinya bagi masyarakat dengan melakukan audensi ke Komisi III DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Hari Senin tanggal 03/08/2020, mereka adalah ( Denis Mata Lata SH, ).
(Yosep Aserius SH )
dan (M. Fariz)
Setibanya Ketiga aktivis ini, di Kantor DPRD Kabupaten PALI disambut langsung oleh Anggota DPRD PALI dari Komisi III Edi Eka Puryadi.

Dihadapan Komisi III DPRD Kabupaten PALI, Denis Mata Lata SH, yang mewakili rekan rekannya menuturkan bahwa sudah diketahui pembukaan Iahan dengan cara di bakar merupakan tradisi yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan bagi masyarakat di Kabupaten PALI yang memiliki kebun secara turun temurun sejak dari jaman dahulu

”apalagi Saat ini, pada musim kemarau dimana masyarakat membuka lahan,, sementara setiap saat pengawasan dari tim karhutlah sangat ketat, Helikopter Ialu Ialang hampir setiap harinya, bahkan bila ada kebakaran hutan, tim karhutlah segera mendatangi lokasi untuk mengatasinya” Tutur Dennis.

”Maka dari itula dalam hal ini kami sangat prihatin mengingat akibat membakar hutan untuk kebutuhan hidupnya sendiri, ada masyarakat yang telah di tetapkan sebagai tersangka ” Tambahnya.

Dijelaskan Dennis, ada 2 hal yang kami sampaikan kepada komisi III DPRD PALI,, yaitu pertama Kita sepakat bahwa pembakaran Iahan tidak di perbolehkan dengan alasan apapun. Namun adakah solusi yang tepat untuk menganti kebiasaan tersebut dengan suatu hal yang baru sehingga masyarakat tidak kebingungan. Kedua, lakukan sosialisasi aturan-aturan mengenai Iarangan pembakaran Iahan kepada masyarakat. Karena dinilai tidak cukup hanya saja sosialisasi menggunakan spanduk/baliho yang ada di beberapa titik tertentu dan itu sangat tidak efektif.

Sementara itu menerima masukan dari para aktivis, anggota DPRD PALI dari Komisi III Edi Eka Puryadi dalam penyampaiannya sangat menyambut baik usulan tersebut

” Secepatnya akan kami kaji, Kita doakan bersama semoga membuahkan hasil yang baik ” Ujar Edi Eka Puryadi

Beliau juga mengatakan bahwa dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten PALI, Asri AG SH, MSi akan memberikan restu untuk komisi 3 DPRD Kabupaten PALI guna dinas atau study banding ke salah satu Kabupaten di Pulau kalimantan,  yang mana masih memperbolehkan masyarakatnya menggunakan kearipan lokal yakni membuka lahan dengan cara membakar.

”Akan kami Iihat dan kami mau pelajari seperti apa produk hukum tersebut sehingga masyarakat disana masih tetap dapat membuka lahan pertanian dengan cara dibakar sebagaimana tradisi masyarakat PALI yang dilakukan sebelum di keluarkan UU tentang larangan pembakaran hutan.” Tutupnya.

Reporter : Eddy Saputra

Editor Publisher : Rizki Ardhio

REKOMENDASI UNTUK ANDA