oleh

Parade Nusantara, Kawal Judicial Review UU Corona Di Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, Bratapos.com-Ratusan Kepala Desa dan perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) guna mengawal proses judicial review (Uji Materi). Selasa (7/7/2020).

Menurut Dimyati Dahlan, Sekertaris Jendral (Sekjen) Persatuan Rakyat Desa (PARADE) Nusantara, kedatangannya untuk mengawal proses Judicial Review (JR) UU Covid-19 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan sejumlah kepala desa dan tergabung dalam Parade Nusantara dengan nomor perkara 47/PUU-XVIII/2020.

“Kami akan kawal proses JR ini, perwakilan kepala desa di seluruh Indonesia akan terus menghadiri setiap persidangan di MK,” kata Dimyati.

Dimyati menyebut, para kepala desa (kades) yang hadir di MK berasal dari sejumlah daerah.Diantaranya Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Banten, hingga Sulawesi Selatan (Sulsel).

Para Kades dan perangkat desa itu mewakili sejumlah kabupaten di lima provinsi tersebut. Sulsel, misalnya perangkat mewakili Kabupaten Wajo, Sinjai, Bantaeng, dan Pangkep. Sementara perangkat dari Jabar mewakili Kabupaten Garut, Bekasi, Cianjur, Indramayu, Majalengka, dan Pandeglang. ”Yang dari Jabar dan Banten mayoritas naik bus ke Jakarta dan berkumpul di MK,” kata Dimyati.

Dimyati menambahkan, hari ini merupakan sidang pertama JR tersebut. Agendanya pemeriksaan pendahuluan. Pihaknya berharap hakim MK memberi perhatian khusus terhadap sidang tersebut. Sebab, gugatan itu menyangkut nasib Dana Desa (DD) yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Desa. ”UU Corona membuat DD terancam tidak bisa cair lagi karena landasan hukumnya dinyatakan tidak berlaku,” tandasnya. 

Disamping itu, UU Corona menimbulkan ketidakpastian hukum atas nasib DD 10% APBN. “Dengan UU Corona, roh UU Desa 10% APBN hak desa hilang dasar hukumnya,” imbuhnya. 

Untuk diketahui, sejumlah kades mengajukan permohonan uji materi atas UU Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Gugatan itu diterima MK pada 23 Juni lalu dengan surat tanda terima bernomor 1991/PAN.MK/VI/ 2020 dengan nomor Perkara 47/PUU-XVIII/2020. Ada dua pemohon yang mengajukan JR. Yakni Triono selaku kades Grudo, Ngawi dan Suyanto selaku kades Baderan, Ngawi. Keduanya merupakan kades yang tergabung dalam Parade Nusantara. 

Diketahui Dimyati, banyak kades yang siap untuk ditambahkan menjadi Pemohon dalam gugatan itu. UU Corona itu digugat karena dinilai merugikan masyarakat desa. Khususnya Pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 yang berbunyi ”Pada saat Perppu ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya UU Nomor 6/2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini.

Sedangkan dari Kabupaten Bekasi, Parade Nusantara di wakilkan oleh Hendra gustar selaku Wakil Ketua dan Misru haryanto selaku Sekjen, untuk turut mengawal jalannya sidang yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi

Reporter : wro

Editor : Zw

Publish : Sol

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 komentar

REKOMENDASI UNTUK ANDA