oleh

LP KPK Pasuruan laporkan 2 Kepala sekolah ke Kejaksaan

Pasuruan , Bratapos.com – LP-KPK adalah Non Government Organization atau Ormas Non pemerintah yang berkantor Pusat di Gedung Mitra Budiyasa Jakarta, memiliki Legalitas Formal yaitu SK KEMENKUMHAM RI : AHU-0010135.AH.01.04.Tahun 2017 serta SKT KEMENDAGRI : 01-00-00/027/D.III.4/V/2015 dan mempunyai kantor sejumlah kantor cabang di seluruh provinsi di Indonesia antara lain di Kabupaten Pasuruan. LP-KPK cabang Pasuruan yang berkantor di Mulyorejo yang di pimpin oleh Ahmad Sudirman ini mempunyai Misi antara lain membantu penegak hukum kepolisian dan Kejaksaan serta KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia.

LP-KPK dengan Mottonya “Mengungkap Fakta dibalik Data” sebagai motivasi dalam pememantauan di lapangan baik langsung maupun tidak langsung terkait soal adanya indikasi tindak pidana korupsi (Pungli, Gratifikasi, Penggelapan) yang dilakukan oleh aparat Aparatur Sipil Negara diseluruh Indoensia dan khususnya di Kab/Kota Pasuruan.
Bila masyarakat mengetahui ada korupsi di sekitarnya, segera laporkan kepada kami, identitas pelapor akan kami jamin kerahasiaanya dan kami tidak akan main-main karena kami bertekad untuk tetap mengawal perkembangan kasus-kasus yang telah kami laporkan ke Kejaksaan, Tim kami akan memantau selama proses ditingkat penyidikan, penuntutan dan di persidangan, ujar Sudir pimpinan LP.KPK Kab Pasuruan ketika kami menemuinya di ruang kerjanya.
Kepala Sekolah SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) Negeri Rembang Pasuruan dan Kepala Sekolah SDN (Sekolah Dasar Negeri) No.1 Wonorejo telah resmi ditetapkan sebagai Terlapor oleh LP-KPK Pasuruan sebagaimana Surat Laporannya yang dilayangkan kepada Kejaksaan Negeri Pasuruan pada tanggal 30 Juni 2020 baru lalu.

Sebagaimana dalam surat Laporan tersebut LP-KPK menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dan pengaduan dari orang tua murid serta sejumlah warga bahwa tindak kejahatan yang diduga dilakukan 2 oknum Kepala Sekolah tersebut yaitu terkait dengan masalah dugaan Pungutan Liar (Pungli). Sesuai hasil investigasi dan klarifikasi di masyarakat, ternyata LP-KPK menemukan data yaitu penarikan dari orang tua siswa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per siswa bagi kenaikan kelas Dua naik ke kelas Tiga pada periode Tahun Pelajaran 2019/2020, coba dihitung berapa kalau di kali puluhan siswa hal ini benar-benar membebani orang tua siswa demikian kata Sudir sapaan akrab pimpinan LP-KPK Pasuruan tersebut.

Dua orang oknum Kepala Sekolah tersebut yang diduga melakukan kejahatan paling tercela ini, sementara ini kasusnya sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan.

Kita dan seluruh lapisan masyarakat berharap agar penegakan hukum khususnya terkait soal tindak pidana Korupsi oleh Institusi Kejaksaan benar-benar ditegakkan dan dituntut setinggi-tingginya demikian harapan Sudir yang disampaikan kepada awak medsos Kamis 2 Juli 2020 di kantor kejaksaan Raci, yang didampingi oleh sejumlah awak Pers, Medsos serta anggota LSM lain.

Reporter : joko

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 komentar

  1. I love looking through a post that can make people think. Also, many thanks for permitting me to comment!

REKOMENDASI UNTUK ANDA