by

Aktivis Sosial Minta DPRD Segera Panggil Kades Nedi & Camat Binjai Terkait Dugaan Pelanggaran UU KIP

Langkat,-Bratapos.com

Mengabaikan tuntutan masyarakatnya mengenai transparansi, serta sulitnya mendapatkan informasi mengenai data penerima manfaat bansos pasca covid-19 di Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, membuat sejumlah lapisan masyarakat merasa berang.

Aktivis sosial Sumatera Utara M Handyka Pramudya menilai bahwa pemerintah Kecamatan & pemerintah Desa Sendang Rejo diduga kuat telah melakukan pelanggaran Undang-Undang No 8 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pria yang dikenal kritis terhadap sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat tidak pro rakyat tersebut mengatakan, bahwa di era keterbukaan dan kebebasan menyampaikan pendapat seperti sekarang ini sudah tidak perlu lagi ada yang disembunyikan.

“Saya sudah mendengar, bahkan hadir langsung saat aksi masyarakat menuntut pemerintah Kecamatan Binjai dan Desa Sendang Rejo agar transparansi terhadap segala informasi mengenai bansos covid-19 beberapa waktu lalu,” cetus pria berperawakan tinggi itu.

Saya menilai, sambungnya “pemerintah terkait telah melakukan pelanggaran Undang-undang keterbukaan informasi publik, terkecuali yang memang sudah diatur dalam UU tersebut,” imbuh Dika sapaan akrabnya.

Masih kata Dika, “saat warga menuntut transparansi, Rizal Gunawan Camat Binjai justru mengeluarkan statement yang seolah menentang dan tidak ingin adanya transparansi mengenai bansos covid-19 itu, dengan lantang dia melontarkan alasan yang tidak relevan,” beber Dika saat berikan keterangan terhadap rekan Media.

Menurutnya, aparatur tingkat Kecamatan maupun Desa harus bersikap proaktif dalam memfasilitasi kehendak dan tuntutan masyarakat, sebab keduanya merupakan lapisan yang kerap bersentuhan dengan warga.

“Camat atau Kades itu merupakan pimpinan yang sangat dekat dengan warga, jadi untuk apa mereka melakukan kebijakan yang bisa berefek memusuhi diri mereka sendiri, warga punya hak untuk mengeluarkan pendapat, jadi jangan mendiskriminasi mereka, kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat juga telah diatur dalam Konstitusi,” tegas pria yang juga akrab disapa Bli.

Terkait dugaan kuat pelanggaran UU KIP itu, Dika meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat untuk segera melakukan evaluasi dan memanggil kedua aparatur sipil negara tersebut.

Sebelumnya, ramai pemberitaan di media cetak & online mengenai amukan Kades Sendang Rejo terhadap warganya yang meminta untuk melihat data penerima Bansos covid-19.Langkat,-

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 comments

REKOMENDASI UNTUK ANDA