by

Abaikan PMK, BLT DD Banjar Talelah Jadi Sorotan, LSM Lasbandra Angkat Bicara

SAMPANG, BrataPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengubah beberapa ketentuan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Aturan baru tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2020. Aturan ini sekaligus merevisi beberapa ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Namun masih banyak yang belum paham akan peraturan yang tertuang dalam (kemenkeu),masih banyak BLT DD yang di bagikan secara non aturan yang ada, sebagai contoh Di Desa Banjar Talelah BLT DD setiap PKM terbagi menjadi dua ataupun Tiga dan itu dilakukan oleh salah satu oknum perangkat Desa Banjar Talelah dengan dalih biar supaya semua dapatkan bantuan tersebut.

Warga mengatakan, punya saya dibagi jadi tiga pak, jadi saya dapatnya 200 ribu. “Kalau tidak dibagi, saya diancam oknum Perangkat Desa, akan mencoret nama saya. Ya, dari pada dicoret mending saya bagi 3 pak,” katanya.

PKM lainnya juga mengatakan kalau haknya juga terbagi. Iya pak punya saya juga dibagikan jadi dua, karena disuruh oleh perangkat Desa. “Ya gimana lagi, di suruh dibagi saya bagi dua, saya hanya dapat 300 ribu,” ujarnya. Dan masih banyak PKM lainnya yang juga merasa dirugikan atas haknya.

Saat kami temui Kades Banjar Talelah H Holid mengatakan, waktu penerimaan dari saya, utuh 600 ribu disaksikan oleh Babinsa dan Babinkantibmas Polsek Camplong. “Kalau di bawah terbagi 2 saya gak pernah nyuruh untuk itu, cuman oknum perangkat datang kesaya, dia mengatakan kalau dirinya mau di unjuk rasa sama warga karena KSK semua di ambil, saya merasa tidak nyaman,” papar H Holid menirukan kata dari oknum perangkat.

Ya, saya katakan, terserah, yang terpenting sudah di terima dari saya utuh,ujarnya. Bahkan di Dusun sangkerep tersebut minta dana pribadi sama saya karena takut ada pertengkaran, bahkan pintanya 3jt namun saya kasih 2jt 400rb, tambah H Holid Kades Banjar Talelah.

Dengan adanya kabar tersebut LSM Lasbandra angkat bicara,Rifai Sebagai Sekjen Lasbandra memaparkan,” Bersama Tim masih mengumpulkan bukti bukti
dilapangan terkait laporan masyarakat tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Apel (RT) setempat atas perintah kepala Desa Banjar Talelah,Terkait pemotongan uang 600 ribu yang sudah menjadi hak warga Penerima Bansos Covid 19 dengan berbagai macam alasan, ujarnya.

” Kalau memang terbukti nanti kami akan menempuh jalur Hukum karena sudah jelas mereka melanggar,
Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Ancamannya minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara,” tegasnya.

Reporter : fara/team
Editor : rian
Publish : jamal

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 comments

REKOMENDASI UNTUK ANDA