by

“Kasus Tambak Meruncing” Ketua DPRD Dan Oknum Dewan Lumajang Bungkam, Ada Apa..!?

LUMAJANG, Bratapos.com- Terjadinya kasus perusahaan tambak udang milik PT. Bumi Subur, yang berlokasi di Desa Meleman Yosowilangun Lumajang yang diklaim mencapai milyaran Rupiah, dan diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang, hingga kini masih menjadi bahan perbincangan diberbagai kalangan media.

Dimana Trisno selaku ketua Komisi C DPRD Lumajang, yang diduga terlibat di dalam masalah tersebut, yang awalnya berjanji akan memberikan klarifikasinya ternyata hanya sebatas janji (membisu).

Pasalnya setiap akan dikonfirmasi oleh sejumlah Wartawan dirinya selalu saja menghindar, baik itu bertemu langsung maupun komunikasi melalui Handpone salulernya, untuk pertanyakan sampai sejauh mana keterlibatannya dalam hal urusan penagihan hutang pada H. Amari selaku waker ditambak PT. Bumi Subur.

Begitu juga dengan Anang, selaku ketua DPRD Kabupaten Lumajang, saat dirinya dihubungi melalui via pesan singkat juga tidak membalasnya alias enggan untuk membarikan komentar. Jum’at, ( 05/06/20).

Sementara itu, menurut Praktisi Hukum dan pemerhati sosial politik Kabupaten Lumajang Badrul Huda, S.H mengatakan bahwa, “Siapapun itu bisa mendapatkan kuasa, bahkan anggota dewan pun bisa. Akan tetapi jika dalam pelaksanaan atas kuasa tersebut menggunakan kewenangan sebagai anggota dewan itu berindikasi penyimpangan, sebagai wakil rakyat yang tugasnya menyampaikan kepentingan rakyat tidak semestinya dia menerima sebagai kuasa penagihan”

“Dan apabila dalam menjalankan kuasa nanti ada timbul dengan akibat-akibat hukum, dia tidak ada hak secara hukum mendampingi pemberi kuasa. Karena yang berhak mendampingi adalah yang berprofesi sebagai advokat maupun dari penasehat hukum yang sudah dibuktikan dengan Kartu Anggota atau dengan di sertakan Berita Acara Sumpah Beracara, “Ujarnya.

Sedangkan menurut pengelola tambak PT. Bumi Subur Hendra, saat dihubungi memalui Handpone nya oleh beberapa awak media terkait adanya surat kuasa yang dipegang Teisno mengatakan,

“Pihaknya memang memberikan surat kuasa terhadap Trisno, sebagai kuasa berupa penagihan hutang kepada Amari, “Terangnya.

Saat disinggung terkait masalah UMK (Upah Minimum Kota) yang harus di bayarkan oleh PT. Bumi Subur terhadap sejumlah karyawan mengatakan bahwa,

“UMK sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Disnaker kabupaten Lumajang,”Katanya lagi.

Namun hal itu tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh beberapa karyawan PT. Bumi Subur.

Masih menurut Hendra yang sebagai pengelola PT. Bumi Subur mengatakan bahwa,

“Pihaknya telah mengelola Amdal atau (Analisis Dampak Lingkungan) sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur Amdal yang ada,”Imbuhnya.

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi dilokasi tambak, seperti yang dikeluhkan beberapa warga terkait dampak dari tambak udang yang sedang beraktifitas (operasional), membuat para nelayan menjadi kesulitan saat mencari ikan disekitaran tambak, karena dampak dari operasional tambak udang tersebut membuat ikan dipinggir pantai menjauh dari bibir pantai,”Pungkasnya.

Reporter: Wawan

Editor: Shelor

Publisher: Shelor

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 comments

REKOMENDASI UNTUK ANDA