by

Kejahatan Union Busting: PT. SRA Dilaporkan Hingga Poldasu, Ada Apa Disnaker Sumut..?

SUMUT, Bratapos.com-Marsudi ketua PUK PT. Sri Rahayu Agung akhirnya melaporkan tindak kejahatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. “Setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai union busting merupakan tindak pidana yang dapat dihukum,” terang Marsudi.

Termaktub dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi ”Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”. Marsudi jabarkan, karena tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan tindak pidana kejahatan.

Surat dengan Nomor:600/BP.SBG/LP/A/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020 tersebut dengan menjabarkan dugaan Pelanggaran Tindak Kejahatan Union Busting yang dilaporkan terhadap PT. Sri Rahayu Agung (PT.SRA).

Surat tersebut dilayangkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Utara dan UPT Disnakertrans Wilayah II Sumatera utara hingga surat ini dilayangkan kepada Kapoldasu Cq. Dirkrimsus Polda Sumatera Utara.

Seperti yang diungkapkan oleh Marsudi sebagai Ketua PUK PT. Sri Rahayu Agung “Saya membela buruh pekerja Perusahaan tempat bekerja atas dugaan penzholiman yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Para buruh panen dan penderes diwajibkan untuk bekerja pada jam 02.00 Wib setiap hari. Atas pembelaan saya tersebut PT. Sri Rahayu Agung melakukan mutasi ke kantor PT. Sri Rahayu Agung Jl. Pemuda-Medan,” kata Marsudi.

“Saya membela nasib buruh wanita dan pekerja yang masuk masa pensiun, namun masih tetap dipekerjakan tanpa ada kepastian pensiun. Nahkan saya membela hak pekerja yang seharusnya mendapat jaminan kesehatan BPJS, namun tidak dapat menggunakan kartu BPJS di rumah sakit yang melayani Pasien BPJS dengan alasan bahwasanya PT. Sri Rahayu Agung tidak membayarkan iuran wajib BPJS pekerja perusahaan. Hak pekerja yang di PHK tanpa perhitungan pesangon yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,” terang Marsudi.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

REKOMENDASI UNTUK ANDA