by

Kordinator Pemeriksa Provinsi Sidiq Wahyono: Ada “Cicak sama Buaya” Dalam Kisah Carut Marutnya Pengelolaan Transportasi di Situbondo

SITUBONDO , Bratapos.com – Potongan kutipan kalimat judul diatas didapat dari hasil wawancara jurnalis Bratapos dengan Kordinator Pemeriksa Provinsi Dinas Perhubungan Sidiq Wahyono, Ama Pkb Rabu (25/2/2020) di kantornya Jalan Semeru 12 Desa Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terrkait banyaknya angkutan umum yang tak laik jalan, termasuk armada bus PT. Salem yang ditengarai beroprasi tanpa ijin trayek.Ini petikan wawancaranya, Bratapos (BP), Sigit Wahyono Dishub (SD) :
BP : Berarti Instansi bapak tutup mata dong?
SD : Sebenarnya kita tidak tutup mata terus terang saja kita tidak punya power, banyak usaha dan upaya yang kita lakukan kita tidak tinggal diam pak.
BP : Apa ada kekuatan yang lebih kuat sehingga Dishub tidak berdaya?
SD : Misal diibaratkan “cicak sama buaya” ini terjadi disini pak dan ini masih berlangsung, gimana cara melawannya? ya bersinergi tentunya.

Sayangnya Sidiq tidak merinci jelas pihak mana yang punya power lebih bak buaya, hingga institusi dan dirinya lemah tak berdaya padahal fungsi pengawasan penindakan sesuai UU melekat padanya.
Hal serupa sebenarnya bukan hanya dialami Sidiq, sekelas orang nomor satu di Kabupaten ini saja mengalami tekanan yang luar biasa berat, padahal yang dihadapi hanya pengusaha lokal,baca curhat Bupati(ngotot melawan perda.. Bratapos29/1/2020) apalagi jika berhadapan dengan perusahaan kelas internasional seperti PT. Salem tentu lain lagi ceritanya.

Namun begitu Sidiq membantah instansinya dianggap tutup mata, diam tidak melakukan apa apa, apalagi dianggap melakukan pembiaaran, menurutnya sudah sering memperingati pihak Salem dan pemilik bus.

Dibagian lain menurut Sidiq bus bus yang beroprasi itu tidak jelas karena dipastikan tidak ada ijin trayek baik daerah maupun provinsi.

“Bagaimana ada ijin trayeknya, persyaratan untuk dapat ijin trayek adalah Stnk dan Kir harus hidup disamping itu kendaraan harus laik jalan yang ditentukan dengan lolos uji Kir jadi tidak mungkin itu ada ijin trayeknya,” jelasnya.


“kita ini yang tau masak iya suruh diam Itu jelas jelas didepan mata, itu temen temen kan tau,” sambungnya
Mohammad Rifa’i pengurus LP KPK (lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan) dan sederet jabatan dipundaknya merasa miris dan geram dengan carut marutnya pengelolaan transportasi di Situbondo padahal Bupati ataupun pimpinan APK dan lembaga lainnya disetiap kesempatan selalu menekankan untuk taat hukum.

” saya melihat ada ketidakadilan dan banyak dilanggarnya aturan dengan sengaja bagaimana mungkin persoalan didepan mata semua diam dan pura pura tidak tau, dengan leluasanya sekian lama armada yang tak laik itu berseliweran lewati jalan arteri bahkan lewati dua kabupaten luar Situbondo, saya pastikan akan melaporkan ketingkat Provinsi Polda juga bahkan ke Kementrian perhubungan di Jakarta jika memang ada kendala dibawah,” ungkapnya geram.

Komisi 3 DPRD situbondo dalam keterangannya pada awak media Bratapos mengatakan jika diperlukan akan kita undang dari pihak perusahaan angkutan, PT. salem dan kepolisian untuk gelar rapat bersama bahkan jika dianggap genting kita akan turun ke lapangan ujar johantono kepada Bratapos.

Pantauan Bratapos bus armada angkut karyawan PT. salem tetap seperti hari hari biasa seakan akan kebal hukum tak pernah takut terjaring operasi, mengapa? (free).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

REKOMENDASI UNTUK ANDA