oleh

Mendagri Panggil Walikota Tanjungbalai Guna Menandatangani NPHD Di Pilkada 2020

Tanjungbalai , BrataPos.com – NPHD Pilkada belum di teken Walikota Tanjungbalai di Panggil Mendagri.Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2019 Sumatera Utara Ketua KPU Tanjung Balai Luhut Parlinggoman Siahaan yang sekarang menjabat sebagai Ketua KPU Tanjung Balai bersama Sekretaris KPU Tanjungbalai di panggil Mendagri bersama dengan Walikota dan Bawaslu guna untuk menandatangani NPHD Pilkada yang akan datang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Syarifuddin memanggil Wali Kota Tanjung Balai beserta KPU dan Bawaslu Kota Tanjung Balai terkait pendanaan Pilkada 2020. Mereka diminta hadir di Jakarta pada Senin (7/10) mendatang.

IMG-20191005-WA0628

Pemanggilan tersebut juga karena minimnya anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam pelaksanaan Pilkada 2020, sehingga Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak ditandatangani. Akibatnya, Pilkada Kota Tanjung Balai 2020 dikhawatirkan akan berpotensi gagal digelar.

Ketua KPU Kota Tanjung Balai Luhut Parlinggoman Siahaan saat bicara melalui via telepon dengan awak media brataPos.com 5 Oktober 2019 akan berangkat besok hari minggu dan membenarkan pihaknya telah menerima surat panggilan dari Kemendagri.

Luhut menjelaskan, pemanggilan itu ditujukan kepada Wali kota Tanjungbalai beserta KPU dan Skretaris serta Bawaslu karena belum menandatangani NPHD Tanjung Balai.

“Secara nasional ada sebanyak 37 kota dan 224 kabupaten yang akan dipanggil nanti,” ungkap Luhut sebelum memutus telepon.

Dikatakan Luhut, untuk pendanaan Pilkada Kota Tanjung Balai tahun 2020, semula KPU Tanjung Balai mengusulkan sebanyak Rp21 miliar. Namun karena keuangan Pemko Tanjung Balai saat ini mengalami masalah, KPU Tajung Balai melakukan rasionalisasi menjadi Rp17 miliar.

“Sangat kami sayangkan, tanpa ada undangan, panggilan rapat melibatkan kami (KPU Tanjung Balai, red) tiba-tiba pembahasan dilakukan Pemko bersama DPRD Tanjung Balai. Dan hasilnya Pemko menyanggupi hanya Rp 10 miliar saja. Jumlah ini kita pastikan tidak akan cukup untuk melaksanakan Pilkada 2020, dengan kata lain dapat dipastikan Pilkada tidak dapat terselenggara,” ujar Luhut.

Seharusnya pada 1 Oktober 2019 seluruh kabupaten/kota bersama KPU dan Bawaslu se-Indonesia sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) “Tetapi kenyataannya sampai hari ini Pemko Tanjung Balai belum melaksanakannya,” lanjutnya.

Jika sampai Desember 2019 nanti belum juga direspon, lanjut Luhut, maka dapat dipastikan Pilkada Kota Tajung Balai akan gagal digelar. Saat ini tahapannya sudah berjalan dan sudah ada empat bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang sudah menanyakan persyaratan pencalonan ke KPU Tanjung Balai.

Direncanakan pada Desember 2019 KPU Tanjung Balai sudah bisa membuka pendaftaran calon kepala daerah bagi jalur perseorangan. “Tentunya kita akan melakukan ferivikasi administrasi dan ferivikasi faktual terhadap calon tersebut, semua itu memerlukan anggaran dengan segera,” ucap Luhut.

Reporter : Irwansyah

Editor / publisher : dr

REKOMENDASI UNTUK ANDA