oleh

Kurangnya Fungsi Kontrol Dinas Peternakan Terhadap Perdagangan Hewan Ternak Antar Provinsi Di Kab Buru.

Kab.Buru-bratapos.com-Perdagangan hewan ternak kerbau, sapi, kuda, di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dengan tujun Provinsi Sulawesi Selatan, di duga selama ini tidak ada rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi Maluku dan tidak memiliki dokumen yang lengkap.

Sudah hampir satu tahun ini penjualan jenis kerbau sapi dan kuda keluar ke provinsi lain tanpa ada lampiran rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi Maluku. Hewan ternak tersebut keluar bebas begitu saja tanpa ada fungsi kontrol yang jelas dari Dinas-Dinas terkait di antaranya Dinas Peternakan Kabupaten Buru.

Saat media Bratapos.com tinjau lokasi di pelabuhan dermaga Namlea yang sampai saat ini  kapal yang memuat ternak hewan belum di berangkatkan karna tidak di lengkapi dokumen yang sesuai dengan peraturan. kamis (4/10)

Kendati pantauan media dari beberapa sumber terpercaya bisnis perdagangan jual beli hewan ternak ini sudah berlangsung beberapa kali pemuatan dan kurang lebih ribuan ternak yang suda di kirim keluar dari Provinsi Maluku. Sumber mengatakan bahwa bisnis ini melibatkan oknum oknum petugas Dinas terkait.

Ironisnya masalah ini tidak pernah disikapi dan dilakukan pencegahan oleh aparat Kepolisian  Kp3 yang bertugas di pelabuhan Namlea, dan kepala KPLP Namlea, karna ini merupakan bisnis yang menguntungkan alias bagi-bagi hasil yang sangat signifikan pihak perusahan, oknum  pelabuhan Namlea dan oknum Dinas Peternakan Kabupaten Buru, sehingga bisnis ilegal ternak jalan mulus begitu saja tanpa ada sangsi.

Kepala Bidang Kabupaten Buru Kafrawi Pelupessy mengatakan bahwa satu ekor hewan ternak wajib membayar retribusi buat daerah sebesar 100 ribu lebih, ungkapnya.

Hal ini sangat merugikan daerah dan menguntungkan oknum terkait karna kita tidak tau sudah ribuan ekor hewan ternak tersebut yang sudah di angkut ke sulawesi atau daerah lain sehingga perlu di lakukan pencegahan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang anehnya lagi Ternak betina jelas-jelas suda ada larangan untuk penyembelihan karna suda tertuang dalam (UU), Larangan penyembelihan sapi betina produktif, tetapi masi ada saja yang sengaja mau muat ternak betiana contoh pemuatan bulan kemarin ada oknum yang muat ternak kerbau perempuan di pelabuhan Teluk Bara

Sala satu sumber yang namanya tidak mau publikasi mengatakan bahwa sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4), menyebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

Sementara dalam pasal 86, diatur sanksi pidana kurungan bagi orang yang menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 300 juta.

 

Wartawan.S.kaidupa.

Editing/publish : wit

REKOMENDASI UNTUK ANDA